Dihadiri Gubernur Olly, Pertama Kali IPDN Beri Penganugerahan DR HC Megawati Soekarno Putri 

(Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) saat memberikan gelar DR HC di Balairung Jenderal Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018) (foto:Ist)

SUMEDANG– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey didampingi Ketua TP PKK Sulut ibu Rita Dondokambey Tamuntuan menghadiri penganugerahan gelar doktor honoris causa (HC) bagi Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kamis (8/3/2018).

Megawati mendapat gelar doktor honoris causa di bidang politik dan pemerintahan. Prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa berlangsung di Balairung Jenderal Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Gubernur IPDN Ermaya Suradinata menyatakan, gelar honoris causa ini merupakan yang pertama dianugerahkan sejak lembaga pendidikan itu berdiri sejak tahu 1956.

Gubernur Olly Dondokambey didampingi Ketua TP PKK Sulut Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan menghadiri penganugerahan DR HC 

“Pemberian (gelar doktor honoris causa) untuk pertama kalinya sejak berdiri 1956 dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang didirikan Presiden RI pertama Ir Soekarno, tepatnya 17 Maret di Malang. Hari ini kita menyaksikan penganugerahan pertama,” kata Ermaya dalam sambutannya.

Ermaya menerangkan, pemberian gelar atas kebijakan yang dilahirkan untuk pemerintahan saat Megawati menjadi Presiden RI. Satu di antaranya menciptakan good governance dalam pemerintahan.

Selain itu menggagas perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

“Ibu Megawati Soekarnoputri, telah memberikan justification bahwa otonomi daerah perlu diperkuat untuk menguatkan pemerintah,” ujar Ermaya.

Selain itu, membuat mandataris yang konsisten untuk desentralisasi. Serta konsisten mengatasi masalah pasca tuntutan reformasi. Terutama, masalah krisis bangsa, dan utang negara oleh IMF.

“Beliaulah yang menyelesaikannya dan mengatasi gerakan disentegrasi bangsa di Papua, Aceh dan Ambon pada saat itu,” ujar Ermaya. Kemudian, melahirkan otonomi khusus Papua dan Aceh.

Megawati juga telah menanamkan landasan bagi pemerintahan yang akan datang untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, tim promotor IPDN, melihat sudah tepat pemberian gelar ini kepada Megawati.(srikandi/hm)