Dinilai Kurang Bermanfaat, Banggar Tolak Pembelian Mesin Eceng Gondok

MANADO – Masalah Eceng Gondok di Danau Tondano tak pernah tuntas sampai saat ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berusaha untuk membasmi Eceng Gondok ini dengan berencana membeli mesin Eceng Gondok dengan harga Rp15 Miliar dengan menatanya di APBD-P 2017.

Rapat Badan Anggaran bersama TAPD Pemprov membahas KUA PPAS APBD Perubahan 2017.

Namun sangat disayangkan ketika Badan Anggaran bersama TAPD Pemprov membahas KUA PPAS Perubahan 2017, Rabu (9/8/2017). Hampir semua anggota Banggar menolak pembelian mesin Pemusnah eceng gondok tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreeke Runtu (SVR) yang ikut hadir dalam rapat Banggar menyatakan, sikap penghematan dan lebih mementingkan kesejahtraan masyarakat dari pada pembelian alat yang anggarannya cukup besar.

“Menuntaskan Eceng gondok dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tentunya  dengan cara mengarahkan masyarakat dengan anggaran 5 Miliar. Nah,  selain persoalan eceng gondok terselesaikan masyarakat merasakan langsung anggaran tersebut,”kata SVR saat pembahasan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan, Andrei Angouw.

Lanjut SVR, untuk membersihkan eceng gondok dari danau tondano, gerakan Masive dari masyarakat akan jauh bermanfaat daripada melakukan pengadaan mesin.

“Dikelola masyarakat daripada pengadaan mesin yang keuntungan rupiah hanya dirasakan segelintir kontraktor,”tutur Ketua DPD Golkar Sulut di ruang rapat satu kantor DPRD Sulut.

Mantan Bupati Minahasa dua periode ini, membeberkan bahwa selama ini ada pengadaan mesin pembasmi eceng gondok hasil hibah dari pihak PLN Suluttenggo, namun mesin tersebut sangat tidak bermanfaat.

“Mesin hibah dari PLN  jalan 3 meter mati. Nah, jangan sampai beli mesin bernasib sama, alhasil mubasir lagi,” ungkap SVR.

Penolakkan pembelian mesin oleh SVR, mendapat dukungan  Ketua Fraksi NRK, Felly Runtuwene. Menurutnya, dengan memanfaatkan masyarakat justru akan lebih efektif yang diperkirakan tidak akan memakan waktu lebih dari 5 bulan kerja.

“Jika dalam sehari kita  menggunakan tenaga kerja minimal 100 orang warga dengan waktu kerja 4 jam dan biaya kerja 150 ribu per orang. Maka multi play efek dari anggaran pemerintah ini akan dirasakan langsung masyarakat,”tegas Runtuwene. (mom)