JAKARTA – Bersama beberapa kepala daerah lainnya di Indonesia, Wali Kota Manado, G.S Vicky Lumentut melakukan penanda-tanganan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara, di ruang Pendopo dan Sapta Taruna, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/17) siang.
Penanda-tanganan tersebut dilakukan Wali Kota GSVL dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR-RI, Ir Sri Hartoyo Dipl SE ME.
Wali Kota Teken Naskah Hibah Bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR
Dalam naskah hibah tersebut disebutkan Barang Milik Negara yang diperoleh melalui pengadaan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 yang berlokasi di Kota Manado dengan total nilai perolehan sebesar Rp13.163.704.030.
“Dalam rangka tertib administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan menindaklanjuti persetujuan hibah yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saya dan beberapa kepala daerah di Indonesia melakukan penanda-tanganan naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara di Jakarta,” ujar Wali Kota GSVL didampingi Kadis PUPR Kota Manado Bart Assa.
Wali Kota: Ini Akan Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Untuk Kepentingan Masyarakat Manado
Wali Kota GSVL berharap, anggaran hibah yang diberikan pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR-RI, akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Kota Manado.
“Semoga anggarannya benar-benar dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan masyarakat Kota Manado.
Sementara itu Meminimalisir pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa yang rawan berbenturan dengan hukum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Manado kini memakai ahli hukum kotrak.
“Kami sudah kerjasama dengan akademisi perguruan tinggi khususnya para ahli hukum. Mereka ini akan dimintakan pendapatnya terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR,” jelas Kadis PUPR Kota Manado, Bartje Assa.
PUPR Manado Langsung Pakai Ahli Hukum Dampingi Penandatanganan Kontrak Kerja
Pendapat hukum para ahli hukum ini dimintakan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak bersama.
Dinas PUPR sendiri sudah melakukan penandatanganan kontrak bersama tahap pertama untuk 6 kegiatan konsultan perencanaan, pada Selasa (4/4/2017).
“Penandatanganan bersama di kantor Dinas PUPR Kota Manado, Selain dimintai pendapat, para ahli hukum juga melakukan pemeriksaan semua draft kontrak,” kata Assa.
Menurut mantan Kaban Bappeda Manado ini, keterlibatan para ahli hukum tersebut dalam rangka transparansi dan dapat dipertanggunjawabkan secara akuntable semua pelaksanaan pengadaan barang jasa di Dinas PUPR Kota Manado.
“Jadi tahun anggaran 2017 ini, semua jenis kontrak dan SPK atas kegiatan-kegiatan dilakukan Dinas PUPR Kota Manado harus mendapatkan pendapat ahli hukum kontrak terlebih dahulu sebelum di tandatangani,” tegas suami tercinta Diana Lepar. (antoreppy/lipsus)
