MANADO-Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan aksi demo di Gedung DPRD Sulut, Rabu (11/3/2020) siang.
Namun sangat disayangkan, aksi demo yang dilakukan depan kantor DPRD Sulut terkesan tendensius karena menuding anggota DPRD Melky Jakhin Pangemanan (MJP) sebagai penipu.
Ini dibuktikan, salah satu orator dari KSBSI, Robi Supit menuduh MJP terkait pelayanan keagamaan.
KSBSI kecewa karena diduga tidak dilibatkan dalam memperjuangkan penolakan Omnibus Law saat mereka melakukan aksi demo ada 5 anggota DPRD Sulut yang menerima kedatangan mereka pada bulan Januari lalu.
Lima anggota DPRD Sulut yang menerima aksi demo KSBSI bulan Januari 2020.
“Ketika dia terpilih kami sangat bangga dia hadir disini. Anggota dewan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana partai itu di daerah-daerah lain sangat luar biasa sangat pro terhadap rakyat, mereka benar-benar mendedikasikan diri untuk rakyat, tetapi yang ada di tempat ini yang kami pilih pada saat itu suara kami mengalir kepada yang bersangkutan bapak Melky Pangemanan, dia menipu kami ketika ada disini. Dia menyampaikan akan mengundang kami 3 hari kemudian, dia mengatakan akan berdiri paling depan tetapi dia tidak pernah ada, tidak pernah mengundang kami, bahkan pada hari ini dia tidak ada. Sekali lagi saya harus menyebut nama, karena dia adalah orang yang saya pilih dengan pencitraan partai beliau dan sebagainya.
Mana tu Melky Pangemanan? Mana itu orang yang punya jabatan di gereja? Yang menerima kami saat itu,”kata Supit dalam orasinya.
Komisi 4 DPRD Sulut saat membawa aspirasi para buruh ke DPR RI bulan Januari 2020
Sementara itu, Melky J Pangemanan (MJP) saat dikonfirmasi ia menyatakan, DPRD melalui komisi IV saat menerima aksi demo KSBSI langsung menindaklanjuti aspirasi mereka dengan membawa aspirasi para buruh Sulut ke DPR-RI.
“ Kewenangan DPRD Sulut hanya sampai situ, karena yang membuat Undang-undang ada di DPR-RI bukan DPRD Sulut,”ungkap MJP.
Lanjut MJP, dirinya sangat menyesalkan aspirasi kaum buruh yang katanya intelektual untuk perjuangkan nasib kaum buruh.
“Tapi justru berbelok menuding saya begini, begitu. Pintu saya terbuka bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,”ucap MJP.
“Apa yang mereka sampaikan tidak masalah, saya justru maafkan mereka meski apa yang disampaikan tidak benar. Terima kasih juga telah kritisi saya sebagai anggota dewan, saya juga butuh dikontrol oleh masyarakat. Tapi tolong sampaikan hal yang benar. saya menghormati dan mengaggumi kaum buruh,”tutur legislator Sulut dapil Minut-Bitung ini.
“Ada hal yang harus dipelajari orang-orang yang unjuk rasa. Kata-kata kasar, kritikan silahkan tapi jangan menuduh sesuatu yang tidak benar.
Saya juga berasal dari parlamen jalanan. Unjuk rasa makanan sehari-hari saya sewaktu jadi aktifis untuk menyuarakan kepentingan publik. Tapi kalau cara seperti itu kelihatan tidak elok dan kurang terdidik. Tapi apapun itu inilah resiko sebagai politisi. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Prinsip saya teguh yakni berjuang untuk rakyat. Saya akan tetap konsisten bekerja dengan transparan, kritis dan jujur,”tutupnya. (mom)
