DPRD Sangihe Reses di Kecamatan Tahuna Barat, Serap Aspirasi Masyarakat

Reses DPRD Sangihe di Kecamatan Tahuna Barat.

Manadoline.com, Tahuna- DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (30/08/2021) kembali mengadakan Reses. Dan kali ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tahuna Barat yang dihadiri Ketua DPRD Josephus Kakondo BAE, Wakil Ketua Ferdy Sondakh, dan Ferdy Panca Sinedu bersama Camat, Lurah, perangkat kecamatan, Kepala Lingkungan dan Ketua RT. 


Permohonan masyarakat terkait adanya pembangunan drainase, talud serta perbaikan jalan menjadi bahasan pokok yang disampaikan para Ketua RT, Kepala Lingkungan dan Lurah Se-Kecamatan Tahuna Barat.


Dan meminta para anggota DPRD mengusahakan agar harga kopra yang naik, tidak turun lagi. Serta mengecek data beberapa masyarakat yang hilang dari penerima Bantuan Sosial Tunai dan PKH. 


Hal ini disikapi Ketua DPRD Josephus Kakondo BAE, Wakil Ketua DPRD Ferdy Sondakh dan Anggota DPRD Sangihe Ferdy Panca Sinedu. Menurut mereka apa yang disampaikan oleh masyarakat akan dimasukkan dalam pokok pikiran DPRD Sangihe. 

DPRD Sangihe Ferdy Panca Sinedu.


“Jalan masuk kelurahan yang rusak memang harus diperbaiki dan diperlukan, sehingga akan kita masukkan ke pokok-pokok pikiran DPRD Sangihe, termasuk didalamnya permohonan pembuatan drainase,” kata Ferdy Panca Sinedu.


“Tapi untuk tahun ini pokok-pokok pikiran DPRD sudah berjalan, mungkin nanti menyusul, kalau nanti ada peluang di perubahan atau di kelebihan biaya dana lelang nanti kita coba masukkan,” sambungnya.


Dirinya juga menanggapi terkait permintaan masyarakat agar anggota DPRD bisa mempertahankan harga kopra. Dijelaskannya bahwa harga kopra merupakan mekanisme pasar. Pihak DPRD hanya berwenang menjaga stabilitas di tingkatan lokal. 


“Artinya mohon pengertian dari para teman-teman  pedagang pengumpul di tingkat lokal untuk menjaga pasar tetap stabil walaupun gejolak harga bermain di tingkat nasional. Ini harga kan tidak selamanya turun sama seperti dahulu,” ungkapnya. 


“Untuk dana covid-19 ini memang menjadi kendala di semua wilayah. Ada dana BST dan BLT disalurkan oleh Dinas Sosial mendapat kendala di sistem administrasi. Ada kepala keluarga yang sudah meninggal, ibu dan anak tidak mendapat hak. Dan ini akan kami rapatkan dengan Dinas Sosial dan PT Pos Tahuna setelah Reses,” pungkasnya.