DPRD Sulut, Rabu (16/8/2023) sekira pukul 10.00 Wita melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo tahun 2023 dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta.
Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiscus A Silangen, didampingi Wakil Ketua Dewan Victor Mailangkay, Billy Lombok, James A Kojongian.
Hadir juga dalam Rapat Paripurna tersebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Forkopimda dan pejabat esolon II, III dan IV Pemprov Sulut ikut hadir dalam Paripurna ini.
Pidato Presiden disampaikan di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi melanjutkan tradisi penggunaan busana khas daerah dalam pidatonya.
Kali ini, Kepala Negara mengenakan busana adat dari Provinsi Maluku.
Nampak terlihat dalam ruang Paripurna DPRD Sulut pimpinan dewan, gubernur dan wakil gubernur mendengarkan dan mengikuti pidato kenegaraan presiden Joko Widodo sampai akhir.
Dalam pidato presiden diantaranya ia mengingatkan soal Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia.
Tidak hanya peluang saja, tapi strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur.
Presiden juga mengingatkan Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045.
Enam puluh delapan persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita.
Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.
Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.
Dan, di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.
Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Dan, Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.
Presiden menyatakan dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi.
Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya.
Sehingga, strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022. Kita juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, menyiapkan anggaran perlindungan sosial, kalau dijumlah dari tahun 2015 sampai tahun 2023 total sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.
Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga, kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.
Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Tapi, kaya sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.
“Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Dan, ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi, yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan, “tegas Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.
Pemerintah juga telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pascatambang, pascapenambangan. Hilirisasi yang kita lakukan tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, dan bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.
“Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,”ungkap Presiden.
Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nickel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas.
Dan, jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lainya, berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta (USD10,900). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta (USD15,800). Dan, dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita, akan mencapai Rp331 juta (USD25,000). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka Rp71 juta. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa lebih dari 2 kali lipat lebih.(adv/mam)
