SETELAH selesai melakukan pembahasan, DPRD Sulut Paripurnakan Penyampaian Rekomendasi Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021.
Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen (FAS) dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Pejabat Pemprov Sulut.
Paripurna ini dirangkaikan dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 serta Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Pertama Tahun 2022 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua Pansus LKPJ Vonny J. Paat memberikan 6 point rekomendasi.
” Pansus menyimpulkan untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilalsanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” jelas Paat saat membacakan rekomemdasi pansus dihadapan rapat paripurna.
Sememtara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokamney dalam sambutannya menegaskan jika kritikan dan masukan terhadap LKPJ Gubernur 2021 lewat rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian yang matang dan konfrehenship didalamnya tercermin suatu kepedulian perhatian dan tanggungjawab untuk terus memacu laju gerak roda pemerintahan melalui semakin optimal dalam menjawab harapan dan keinginan rakyat.
” Menjadi hal yang membanggakan ketika pimpinan dan anggota DPRD tetap menjalankan fungsinya meskipun ditengah kondisi sulit akibat pandemi 19 yang sudah hampir secara penuh terkendali.Kolaborasi dengan melahirkan pemikiran inofatif dan konfrehenship dalam menyikapi dinamika tantangan dalam pembangunan daerah, kiranya terus berlanjut,”ungkap Dondokambey.
Berdasarkan hasil pembahasan Pansus DPRD terkait LKPJ Gubernur tahun 2021 yang dituangkan melalui Rekomendasi antara lain Pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun anggaran berjalan dengan tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang prioritas sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Sinergitas penerapan aturan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk segera ditindaklanjuti, Pemerintah dapat mengontrol laju pertumbuhan pe dusuk agar seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi, Pencegahan konflik sosial teekait dengan pwndisikan politik untuk dapat ditingkatkan kembali karena merupakan hal sensitif unruk kegiatan politik ditengah masyarakat.
Terhadap kebijakan umum pemerintah daerah Pansus merekomemdasikan adanya silpa tahun 2021 adanya gaji 13 THL dàn tujangan ASN yang belum dibayarkan akibat revokusing covid 19 realisasi APBD dan APBN yang masih mines 2,5 Miliar yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kiranya pemprof perlu mendorong dan memaksimalkan sinergitas dengan Pemkab/ Pemkot dalam percepatan realisasi belanja modal dan oprasional.
Penyelenggaran pemerintah daerah berupa urusan wajib, Pansus merekomemdasikan disektor pendidikan dapat menetapkan standar rasio guru agar target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan, kekurangan giri didaerah tertentu dapat diperhatikan termasuk kesejahtraan dan pemnerian tunjangan guru, juga merealiaasikan program pendidikan bantuan study bagi mahasiswa S1,S2 di smester akhir penyelesaian skripsi.
Disektor kesehatan DPRD merekomemdasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit ODSK dan rumah sakit lainya dibawah kewenangan pemrof dengan memberikan sarana prasarana juga memetapkan tenaga ahli dibidangnya masing- masing dalam mendukung kinerja rumah sakit, mengoptimalkan vaksinasi dengan memberikan inobasi bagi masyarakat.
Juga disektor lingkungan pemerintah dapat mengawasi dampak lingkungan dari oroses pembangunan gedung dan juga limbah rumah sakit.
Pada paripurna tersebut juga dibacakan surat masuk oleh Sekwan Gledy Kawatu terkait permohonan pemerintah provinsi agar DPRD dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah ketingkat selanjutnya. (adv/mom)
