MANADO-Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu memperjuangkan nasib Enam Praja IPDN asal Sulawesi Utara yang diduga bermasalah sehingga dikeluarkan dari Kampus.
Lewat Rapat Paripurna, Selasa (24/11/2020) Sahron sapaan akrab Ketua Badan Kehormatan (BK) menyampaikan persoalan ini langsung
ke Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni.
Sahron yang mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut dan atas nama masyarakat Sulut berharap agar Pjs Gubernur yang membidangi pembinaan IPDN Jatinangor agar dapat menyikapi persoalan yang dialami oleh Enam Praja IPDN asal Sulut.
” Mereka adalah anak-anak Sulawesi Utara yang berasal dari kepulauan Sangihe,Bolaang Mongondow dan dari Minahasa. Kronologis kejadian sudah mereka ceritakan sehingga atas nama wakil rakyat maupun pemerintah Sulawesi Utara, kiranya keputusan yang dilakukan oleh rektor IPDN dapat ditinjau kembali di mana mereka berharap mendapatkan keadilan,” ucap Sahron Anggota Fraksi PDIP DPRD Sulut saat menginterupsi pada sidang paripurna, Selasa (24/11/2020).
Sandra Rondonuwu menjelaskan, dari kronologis yang mereka ceritakan walaupun masih dari pihak mereka kami menilai bahwa anak-anak ini perlu mendapat pembelaan dari kita sebagai wakil rakyat dan pemerintah Sulawesi Utara dan kebetulan Pjs Gubernur adalah kepala Badan penelitian dan pengembangan Kemendagri.
” Saya dan kami semua berharap kiranya Bapak berkenan untuk dapat menindaklanjuti persoalan yang sementara dihadapi oleh anak-anak kami yang berasal dari Sulawesi Utara bahkan dari mereka yang diberhentikan tersebut Sebenarnya ada yang tidak terlibat .Oleh karena itu Sekali lagi kami bermohon dengan penuh kerendahan hati Biarlah kiranya masalah ini akan dapat diselesaikan dengan cepat,” papar Rondonuwu.(mom)
