MANADO – Meski THL (Tenaga Harian Lepas) atau honorer Pemkot Manado menjadi masalah krusial setiap tahun karena terus membludak hingga membebani APBD, justru mematik makna tersendiri bagi daerah lain.
Ini tergambar dari kunker DPRD Kota Ternate bersamaan dengan kunjungan yang sama dari Pemkab Gorontalo, Kamis (29/4/2021).
Rombongan lintas komisi dipimpin wakil ketua DPRD Kota Ternate H. Djadid Ali dan rombongan Pemkab Gorontalo dipimpin wakil Bupati Hendra Hemeto diterima Asisten Administrasi Umum Setda Kota Manado, Bart Assa dan Kepala BKPSDM, Xaverius Runtuwene mewakili Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentu di ruang Toar Lumimuut Kantor Wali Kota.
Wabup Hemeto mengaku, tujuan kunjungan Pemkab Gorontalo ke Pemkot Manado dalam rangka studi komparasi tentang penerapan TPP dalam rangka mensejahterakan ASN yang ada di Kabupaten Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan, 191 desa, 44 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 393.107 dan jumlah ASN sebanyak 5.165.
“Sesuai arahan Bupati pada April kemarin, memperhatikan kesejahteraan ASN yang ada di Kabupaten Gorontalo kiranya kami akan menaikkan TPP selain dipertimbangkan undang – undang juga kemampuan keuangan daerah dan yang lebih penting lagi kami harus melakukan kunjungan ke Kabupaten/Kota yang berada di sekitar Kabupaten Gorontalo. Jadi pilihan kami adalah kota Manado,” kata Wabup.
Akan halnya wakil ketua DPRD Kota Ternate, Djadid Ali menyampaikan persoalan yang hampir sama.
“Tujuan kami ke kota Manado terkait masalah kepegawaian terlebih khusus tenaga honor. Sebagai informasi jumlah ASN di kota Ternate kurang lebih berkisar 5000 dengan jumlah tenaga honor 3.300 orang. Ini merupakan salah satu kendala yang mempengaruhi APBD, sehingga kami melakukan kunjungan kerja dengan harapan sharing hari ini dapat kami laksanakan di kota Ternate,” kata Djadid.
Dia memaparkan jumlah penduduk Kota Ternate kurang lebih 220 ribu jiwa dengan potensi andalan daerah perdagangan dan jasa.
“APBD kota Ternate per tahun 2021 adalah 990 Milyar, berkurang dari tahun kemarin yang mencapai 1 Trilyun disebabkan oleh Covid-19,” katanya dalam kunker turut dihadiri jajaran pejabat terkait di Pemkot Manado, diantaranya Sekretaris BKAD Rudy Lumentut, Sekretaris BKPSDM Berty Tulung, Kabag Kerja Sama Ir. Vanda Tulenan, Kabid Mutasi dan Promosi Reyki Almas, Kabid Pengembangan Kelembagaan Steven Runtuwene, Kabid Pengembangan Aparatur Sandra Sondakh, Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Rinni Runtuwene dan Kasubag Fasilitasi Kerja Sama dalam Negeri Adriel Jacobs.
Asisten III Setda Kota Manado, Bart Assa menjelaskan, dalam sistem Tata Pemerintahan tidak ada yang berbeda termasuk dalam tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN maupun pengelolaan Tenaga Harian Lepas (THL).
“Untuk TPP di kota Manado dari setiap strata pegawai mulai dari pejabat fungsional, administrator sampai ke pejabat eselon 2 bervariatif,” kata Bart Assa.
Ditambahkan Kepala BKPSDM Kota Manado, Xaverius Runtuwene, untuk tunjangan kinerja berdasarkan peraturan dari pusat masih sama, tinggal menyesuaikan dengan PAD daerah masing – masing.
“Untuk kota Manado sendiri terkait TPP diatur dalam Perwako Nomor 11 Tahun 2017 yang nilainya diatur sesuai kinerja dari ASN,” jelaw Xave.
Jajaran Pemkot Manado yang hadir atas nama Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Gorontalo dan DPRD Kota Ternate yang sudah menjadikan Kota Manado tempat kunker study komparasi. (ant)
