MANADO– Berbagai terobosan sistem aplikasi diluncurkan pada Expo Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (25/7/2022).
Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 2022 total 30 peserta birokrat muda.
Salah satu peserta yaitu Kapala UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pemprov Sulut Hendra Tambajong SH meluncurkan aplikasi Perlindungan Tenaga Kerja (PEKERJA).
Keberadaan sistem aplikasi ini akan sangat membantu bagi para pekerja di Sulut untuk memperjuangkan hak-hak tenaga kerja.
“Nanti jika ada tenaga kerja yang mengalami masalah soal BPJS tenaga kerja atau Jamsostek yang tidak dibayar atau gaji pekerja di bawah UMP, bisa dilaporkan langsung melalui aplikasi ini,” jelas Tambajong pada wartawan.
“Biasanya secara manual, kini bisa langsung membuka https://pekerja.provsulut.id/ selanjutnya melaporkan dengan menulis langsung diaplikasi ini segala keluhan tenaga kerja,” jelas birokrat muda potensial itu.
Dalam sambutannya Wagub Steven Kandouw mengatakan, menjalankan roda pemerintahan teknik juga dibutuhkan penting bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ya, selain kepangkatan, teknik juga penting. Alias pemberdayaan manusia kita,” ujar Steven Kandouw.
Orang nomor dua di Sulut itu mendorong pejabat dan staf Pemprov Sulut meng-upgrade Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ini menjadi salah satu variabel penilaian. Siapa yang punya terobosan harus diapresiasi. Dengan catatan, apa yang digagas dan dikonsepkan melalui PKA harus diimplementasikan saat kembali ke tupoksi dalam jabatan sehari-hari,” ungkapnya.
Wagub menekankan, Expo Aksi Perubahan Kinerja Organisasi bukan hanya acara seremonial saja. Harus ada keberlangsungannya.
“Harus ditegaskan bahwa ini terimplementasi. Mudah-mudahan judul kalian sesuai tupoksi,” tuturnya.
Dalam arahannya juga Wagub Steven Kandouw mengingatkan para peserta PKA untuk mampu mengupayakan konsep digitaliasi.
“Semua hal harus dibikin digitaliasi. Semua aspek, termasuk administrasi organisasi di tupoksi kita. Tanpa ini saya rasa kita akan tertinggal,” kata Wagub.
“Banyak selamat. Jangan cepat puas. Kedepan harus memikirkan peningkatan kapasitas diri,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulut Drs Roy Tumiwa menjelaskan bahwa ini merupakan sistem berbasis digital.
“Saat ini para birokrat masa depan harus melakukan lompatan besar dalam pelayanan terhadap masyarakat,” tambah Kaban Tumiwa.
Hadir dalam acara tersebut, Pj Sekprov Sulut Praseno Hadi, Asisten 3 Pemprv Sulut Asiano Gamy Kawatu, serta sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sulut.
(*)
