MANADO-Menghadapi pembahasan APBD 2020, Fraksi NasDem DPRD Sulut, Senin (21/10/2019) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang menampilkan sejumlah nara sumber yang ahli dan kompeten.
Fraksi partai NasDem bersama nara sumber.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay yang membuka FGD mengakui kegiatan ini dilaksanakan untuk persiapan pembahasan APBD 2020.
Mailangkai menyatakan, FGD Fraksi Partai NasDem ini bertujuan agar semaksimal mungkin keterlibatan rakyat adalah pemilik uang dalam APBD.
Suasana FGD di ruang Fraksi NasDem
“Telah banyak masukan dan usulan yang disampaikan nara sumber. Akan menjadi sikap resmi fraksi Partai NasDem tapi akan menjadi bahan baku Fraksi dalam pembahasan dan menyikapi RAPBD 2020,”ujar mantan anggota DPRD ke tujuh kali ini.
Lanjut dia, pihaknya ingin meningkatkan peran Fraksi Partai NasDem sehingga dalam pembahasan RAPBD 2020 bisa restoratif dan pro rakyat.
Sementara itu, sejumlah nara sumber yang dihadirkan Fraksi NasDem dalam FGD ini, mengingatkan agar Fraksi Partai NasDem bisa berperan untuk membela kepentingan rakyat dalam pembahasan RAPBD 2020.
“Jangan sekali-kai mempermainkan uang rakyat,” sebut Jerry Massie.
sedangkan nara sumber lainnya seperti Prof Dr Urbanus meminta agar anggota Dewan dari Fraksi NasDem untuk mengecek langsung ke lapangan berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat.
“ Anggota Fraksi NasDem jangan dengar dari sumber-sumber yang belum tentu dipercaya. Yang katanya-katanya. Tapi harus cek langsung ke lapangan, dengar langsung dari rakyat,”ujar Urbanus.
Sementara Arie Kawulur dan E N Walewangko mengingatkan Fraksi NasDem dalam pembahasan RAPBD harus mengutamakan dan memperjuangkan belanja yang berkualitas.
Ketua Fraksi Partai NasDem, Nick Adicipta Lomban usai FGD mengakui dengan berbagai masukan dan ide serta harapan para nara sumber akan dikolaborasi.
Dengan harapan Fraksi Partai Nasdem kedepan bisa berperan lebih baik dalam mewujudkan APBD 2020 yang restoratif dan pro rakyat.
“Seperti sambutan presiden Jokowi, dengan berbagai program jangan hanya ‘sent’ atau terlaksana. Tetapi program yang dilakukan harus deliverd. Manfaat dari program harus benar-benar dirasakan. Jangan hanya output, harus outcome bahkan benefit untuk rakyat,” tutup anggota Komisi II DPRD Sulut ini.(27)
