MANADO-Dalam pembahasan rancangan APBD 2023 antara Banggar dsn TAPD Pemprov Sulut, ada banyak program dari setiap SKPD yang mendapatkan sorotan dari anggota dewan.
Salah satunya disampaikan oleh Sekretaris Komisi I Henry Walukow. Rapat Banggar yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiskus A Silangen, Walukow menyinggung adanya beberapa program pro rakyat namun dananya dirasionalisasi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan di tahun 2022 ada rasionalisasi. ” Ternyata hasil skema rancangan untuk tahun depan ada beberapa OPD yang dananya hampir sama dengan yang dirasionalisasi tahun ini,”tegas Walukow.
Dalam rapat banggar yang digelar Kamis (3/11/2022) Walukow memintah perlu adanya pendalaman dan penjelasan.
“Jangan sampai ada beberapa program yang pro masyarakat dipangkas. Contoh di PMD ada bantuan pada kelompok dan UKM sebesar Rp 400 juta tahun ini dipangkas,”tegas Walukow.
Politisi Demokrat dari dapil Minahasa Utara- Bitung sangat mengkhawatirkan pada APBD 2023 dipangkas juga.
Walukow juga menyinggung di Biro Hukum, bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang Perda-nya sudah setahun disosialisasikan, ternyata dananya sangat minim.
“Kami khawatirkan tahun depan ketika kami sosper (sosialisasi perda), anggarannya tidak tertata. Ini sudah perda tapi dana tak disiapkan,” ucap Walukow. Sambil menyatakan dirinya justru dana yang pro rakyat tapi dipangkas.
“Saya sangat setuju jika ada usulan biaya makan minum yang dipangkas,”papat Walukoe dalam rapat Banggar yang digelar di ruang Paripurna. (mom)
