MANADO-Sebagai bagian dari pengawasan, Komisi I DPRD Sulut telah memanggil 11 SKPD sebagai mitra kerja dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi program dan kegiatan yang telah di laksanakan sepanjang triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2022.
Kepada wartawan Wakil Ketua DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mengakui dari 11 perangkat daerah terdapat satu realisasi program kegiatannya jauh dari target capaian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
“Posisi saat ini baru mencapai 53,35 persen seharusnya 75 persen. Ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi secara umum mengingat BAPPEDA melaksanakan fungsi perencanaan anggaran yang seharusnya menjadi pioner bagi perangkat daerah lain di pemerintah provinsi,”tegas Kaawoan.
Politisi Partai Gerindra dapil Minahasa-Tomohon berharap agar supaya hal ini bisa di tindaklanjuti dengan memaksimalkan realisasi anggaran dan capaian kinerja.
“Karena realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja, ketika realisasi anggaran lemah maka di anggap capaian kinerjanya kurang. Namun saya berharap hal ini hanya terjadi karena prosedur pertanggung jawaban administrasi keuangan saja tidak terjadi penurunan kinerja. Dan seharusnya semua perangkat daerah mengikuti gerak cepat Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun Sulawesi utara lewat realisasi capaian kinerja yang maksimal,”ungkap Kaawoan. (mom)
