MANADO-Provinsi Sulawesi Utara ternyata paling tinggi kerawanan dalam menghadapi Pilkada serentak pada 23 September 2020 dengan skor mencapai 86,42.
Ardiles Mewoh
Hal ini dibuktikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)telah secara resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Jakarta.
Provinsi Sulut kerawanan tertinggi dalam menghadapi pemilu serentak berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, untuk IKP Pemilihan Gubernur, dari 9 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada.
Sedangkan delapan provinsi lainnya yakni Sulawesi tengah (81,05), Sumatera Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08),
Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).
Sementara pada dimensi konteks sosial politik, provinsi dengan skor kerawanan paling tinggi adalah Sulawesi Utara dengan skor 91,24. Skor kerawanan dimensi konteks sosial politik Sulawesi Tengah mencapai 87,23 diikuti Jambi (86,36), Sumatera Barat (85,46), Bengkulu (75,84), Kepulauan Riau (74,04 ), Kalimantan Tengah (71,46), Kalimantan Selatan (68,78), dan Kalimantan Utara (59,06).
Untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, urutannya adalah Sulawesi Utara (85,08), Sumatera Barat (77,56), Sulawesi Tengah (72,25), Jambi (70,16), Bengkulu (69,80), Kalimantan Tengah (69,29), Kalimantan Selatan (69,25), Kalimantan Utara (62,43); dan Kepulauan Riau (59,40).
Kemudian skor pada dimensi kontestasi adalah Sulawesi Tengah (78,81), Sulawesi Utara (75,47), Sumetera Barat (667,83), Kepulauan Riau (58,71), Bengkulu (57,86), Jambi (56,46), Kalimantan Selatan (56,40), Kalimantan Tengah (55,14) dan Kalimantan Utara (51,83).
Pada partisipasi politik, kerawanan setiap provinsi tercatat dengan Sumatera Barat sebagai provinsi yang paling rawan dengan skor 100. Selanjutnya adalah Sulawesi Utara (97,69), Kalimantan
Selatan (94,62), Kalimantan Tengah (93,78), Bengkulu (92,83), Sulawesi Tengah (90,52), Kalimantan Utara (89,75), Kepulauan Riau (84,75), dan Jambi (84,14).
Sementara itu Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyatakan, dengan adanya data dari Bawaslu tersebut akan menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik, transparan dan profesional disegala tahapan Pilkada 2020 di Provinsi Sulut.
“Ini akan menjadi bahan bagi KPU untuk diperhatikan, kita jadikan sebagai early warning agar kita lebih baik dalam melaksanakan tahapan pemilihan sehingga tidak bermasalah. Koordinasi stakeholder tentu harus kita tingkatkan,” ucap Mewoh. Indeks kerawanan pemilu dikeluarkan Bawaslu secara serentak, Selasa (25/2/2020).(mom)
(mom)
