MANADO-Terkait BPJS Ketenagakerjaan, Komisi 4 DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta.
Komisi 4 saat berada
Ketua Komisi 4 Braien Waworuntu kepada wartawan menjelaskan, bahwa kunjungan kerja ke BPJS Pusat bersama dengan pimpinan komisi Careig N Runtu (Wakil Ketua), Denny Silangen (Sekretaris) serta anggota Melky J Pangemanan, Richard Sualang, Melisa Gerungan.
Dalam pertemuan tersebut Komisi 4 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta diterima langsung oleh Direktur Pelayan Krishna Syarif.
“Dalam pertemuan tersebut, Komisi 4 mendapatkan data jika di Sulut, jumlah peserta penerima upah 266.344 orang dan bukan penerima upah 31.604 orang,”jelas Waworuntu.
Lanjut politisi NasDem dapil Minahasa-Tomohon ini, BPJS mengakui memang sosialisasi Untuk program jaminan sosial di masyarakat belum maksimal,”ucapnya.
Waworuntu juga menyatakan, jika menaikkan iuran peserta, maka akan membawa dampak bagi peserta.
” Pemerintah sedang mencari solusi, terutama dengan adanya PP 82 tahun 2019 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan kematian,”ungkapnya.
“Bagi peserta aktif yg meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja, diberikan beasiswa kepada 2 orang anak, akan menerima beasiswa dari TK s/d kuliah,”tanbahnya.
BPJS Ketenagakerjaan diakui Waworuntu akan merangkul para karyawan yang di PHK untuk diberi pelatihan.
“Program vokasi dapat meningkatkan sumber daya manusia. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan stakeholder akan menyiapkan modul dan kelas yang bisa diakses semua BLK, pusat pelatihan kerja. Dan untuk peserta yang di PHK menjadi peserta vokasi harus WNI dengan NIK yang valid,” aku Waworuntu sambil mengakui bakal dibuat Perda jaminan sosial bagi pekerja sosial keagamaan, non ASN/THL, KPU serta penerapan sanksinya (mom).
