Tahuna- Dugaan adanya pesan WA yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (PMDD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menolak bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dikecam oleh kader Dewan Pimpinan Cabang PDIP Sangihe.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPC PDIP dan juga Wakil Ketua DPRD Sangihe Ferdy Sondakh. Dirinya sangat menyayangkan ulah dari Kadis PMDD yang diduga melakukan penolakan terhadap bantuan dari Pemprov Sulut.
“Sangat menyayangkan ulah dari Kadis PMDD. Seharusnya kita bersyukur ada bantuan dari Pemprov Sulut, terkhususnya Dinas Sosial Sulut yang menangani masalah bantuan. Karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan saat ini,” katanya.
Dia juga meminta Kadis PMDD agar bersikap arif dan bijaksana menanggapi masalah ini. Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan.
“Kami minta kepada Kadis PMDD kalau boleh, untuk arif dan bijaksana dalam melihat masalah ini. Kasihan masyarakat sekarang, kalau ada bantuan jangan dibilang terkait politik lagi. Tidak ada disini politik-politik dalam penanganan Covid-19 ini,” bebernya.
“Lepaskanlah dulu masalah kepentingan-kepentingan politik. Karena jelas sekali di situ (pesan WA ke kapitalaung) dia bilang ini ada nuansa politis. Saya tidak sembarangan ngomong, saya punya buktinya. Dan juga di duga, dia bilang ke kapitalaung, untuk menolak bantuan dari Pemprov Sulut,” jelasnya.
Dan kalau terbukti benar hal itu dilakukan, yakni menolak bantuan, Ferdy meminta kepada bapak Bupati Jabes Ezar Gaghana untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis Tersebut.
“Dan kalau benar-benar menolak bantuan dari Pemprov Sulut, kami minta kepada bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang saya sebut dengan hormat Bapak Jabes Ezar Gaghana untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis tersebut,” tegasnya.
Sementara itu secara terpisah, saat dihubungi melalui via Whatsapp, Kadis PMDD Sangihe Jefri Gaghana mengatakan, dirinya tak bermaksud untuk menolak bantuan dari Pemprov Sulut.
“Torang di Sangihe malah bersyukur dapat bantuan dari mana saja. Tapi kalau yang datang bawa bantuan itu dari Manado tanpa mengikuti protab Covid-19 (Isolasi selama 14 hari) bagaimana? Yang kita bilang ke kapitalaung tidak menolak bantuan, tapi nyanda usah layani itu oknum ASN pembawa bantuan yang nyanda iko Protap Covid-19,” ujarnya.
“Karena dia/dorang datang dari daerah transmisi Lokal penyebaran Virus Covid-19, kalau dorang ba paksa, nyanda usah terima atau tolak itu bantuan, jadi yang kita bilang bukan depe bantuan tapi depe orang yg bawa itu bantuan,” tegasnya.
Hal tersebut perlu disampaikannya, agar mencegah Sangihe tidak jadi daerah transmisi lokal penyebaran Covid-19. Dan selaku Kepala Dinas yang menangani pemerintahan dan dana desa, dirinya tak akan membiarkan hal itu terjadi.
“Atau apakah nanti torang pe masyarakat so terpapar Covid-19 dan torang so jadi transmisi lokal baru mo manyasal? Kita sebagai Kadis yang menangani Dana Desa dan Pemerintahan Desa, nyanda akan mungkin mo kase biar itu terjadi. Berbagai upaya torang bekeng untuk mo jaga Sangihe nyanda terpapar, kong dorang datang dengan alasan bawa bantuan tanpa peduli keselamatan rakyat Sangihe. Kong mo kase biar?,” jelasnya.
“Kecuali kwa tanpa ada alasan yg jelas tiba-tiba Kadis PMDD pasang baliho atau spanduk kong tulis bagitu, baru betul ada menolak, maar ini alasan demi keselamatan rakyat Sangihe. Ini sesuai dengan Asas Hukum yang Polisi pake dalam penanganan Covid-19 itu yakni “salus populi suprema Lex esto” Hukum Yang tertinggi ialah keselamatan rakyat,” pungkasnya. (Zul)
