MANADO– Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi inti dalam menjalankan program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles Mewoh.
Mewoh menegaskan, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan mitigasi terhadap potensi pelanggaran.
Hal tersebut disampaikannya dihadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey, Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi PTN/PTS, Mahasiswa serta Awak Media, dalam acara yang bertajuk Malam Bacirita Deng Bapak Menko Polhukam, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3/2023).
“Bawaslu itu tugasnya melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemilu, dan tugas mengawasi itu dilakukan dengan tiga cara yaitu pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Salah satu cara Bawaslu melakukan pencegahan adalah dengan menyusun atau memetakan potensi kerawanan yang disebut IKP. Tujuannya melakukan proyeksi dan deteksi dini persoalan pemilu dan sehingga menjadi landasan atau basis penyusunan dari IKP,” ungkap Mewoh.
Terkait IKP Provinsi Sulut 2024 yang berada diposisi rawan kedua tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta, Mewoh optimis hal tersebut bisa teratasi dengan kerjasama yang baik seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulut.
Dia menjelaskan berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang juga menepatkan Provinsi Sulut sebagai salah satu daerah dengan IKP yang tinggi tetapi Pemilu dan Pilkada tersebut bisa berjalan lancar dan kondusif.
“Betul bahwa Sulawesi Utara data indeksnya tinggi 87,49% peringkat dua setelah DKI Jakarta. Tapi benar tadi yang Pak Gubernur sampaikan bahwa Pemilu dan Pilkada edisi terakhir 2019 dan 2020 kita lancar kondusif. Dan memang ditahun 2020 Pilkada di Sulawesi Utara tertinggi indeks kerawanannya, tetapi karena semua pihak termasuk Pemerintah Daerah, Stakeholder, Forkopimda, kita semua bersama-sama bekerja keras melihat semua indikator-indikator yang ada dan kemudian diintervensi dengan berbagai program pencegahan akhirnya apa yang ditulis dalam IKP itu tidak terjadi,” ujar Mewoh.
Mewoh menguraikan terkait IKP Provinsi Sulut 2024 yang berada diposisi rawan kedua tertinggi, hal tersebut diakumulasi dari keadaan Pemilu dan Pilkada tahun 2017, 2018, 2019, serta 2020.
“Memang ukuran ini berdasarkan data Pemilu dan Pilkada sejak 2017, 2018, 2019, 2020, jadi ini diakumulasi. Nah tentu kita berharap dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang sudah kondusif dan lancar, kedepan kita indeksnya akan turun dan termasuk Pemilu 2024 ini kondusif. Ini akan berkontribusi dipemilu yang akan datang,” jelasNya.
Lebih lanjut mengenai isu politik identitas, Mewoh menyebut hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi kondusifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Sulut.
“Memang ada 4 dimensi dalam IKP ini. Pertama konteks sosial politik, yang kedua konteks penyelenggaraan, kemudian kontestasi, dan yang terakhir konteks partisipasi. Nah kalau bicara politik identitas ini adalah indikator dimensi konteks sosial politik, memang di Sulawesi Utara pengalaman yang ada sejak kita melakukan Pemilu selama ini politik identitas tidak menjadi indikator yang tinggi karena isu politik identitas tidak begitu mempengaruhi kita di Sulawesi Utara,” papar pria yang pernah menjabat Ketua KPU Sulut tersebut.
Dalam dialog yang mengangkat tema ‘Menjaga Harmoni Kebhinnekaan dalam Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis’ Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan isu politik identitas cenderung tidak ada di Prvinsi Sulut, menurutnya ini karena peran segenap tokoh baik agama maupun sosial kemasyarakatan bekerjasama dengan baik. Bahkan dicontohkannya Walikota Manado datang dari golongan minoritas.
Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD dalam pemaparannya sebagai Keynote Speaker mengungkapkan bahwa Provinsi Sulut merupakan laboraturium pluralisme yang paling bagus. Oleh sebab itu Menko Polhukam mengajak seluruh masyarakat Sulut secara bersama-sama menyuarakan untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.
Sebelumnya Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Supriyadi Pangellu yang juga turut hadir dalam kegiatan ini membacakan Ikrar menjaga Harmoni dalam Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis bersama seluruh unsur masyarakat.
Hadir juga sebagai narasumber Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH)
Indonesia Jentera Bivitri Susanti, Ketua KPU Provinsi Sulut Meidy Y. Tinangon, serta yang menjadi Moderator Ketua KPID Sulut, Reidi Ferdinand Sumual. (mom)
– Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi inti dalam menjalankan program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles Mewoh.
Mewoh menegaskan, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan mitigasi terhadap potensi pelanggaran.
Hal tersebut disampaikannya dihadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey, Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi PTN/PTS, Mahasiswa serta Awak Media, dalam acara yang bertajuk Malam Bacirita Deng Bapak Menko Polhukam, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3/2023).
“Bawaslu itu tugasnya melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemilu, dan tugas mengawasi itu dilakukan dengan tiga cara yaitu pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Salah satu cara Bawaslu melakukan pencegahan adalah dengan menyusun atau memetakan potensi kerawanan yang disebut IKP. Tujuannya melakukan proyeksi dan deteksi dini persoalan pemilu dan sehingga menjadi landasan atau basis penyusunan dari IKP,” ungkap Mewoh.
Terkait IKP Provinsi Sulut 2024 yang berada diposisi rawan kedua tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta, Mewoh optimis hal tersebut bisa teratasi dengan kerjasama yang baik seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulut.
Dia menjelaskan berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang juga menepatkan Provinsi Sulut sebagai salah satu daerah dengan IKP yang tinggi tetapi Pemilu dan Pilkada tersebut bisa berjalan lancar dan kondusif.
“Betul bahwa Sulawesi Utara data indeksnya tinggi 87,49% peringkat dua setelah DKI Jakarta. Tapi benar tadi yang Pak Gubernur sampaikan bahwa Pemilu dan Pilkada edisi terakhir 2019 dan 2020 kita lancar kondusif. Dan memang ditahun 2020 Pilkada di Sulawesi Utara tertinggi indeks kerawanannya, tetapi karena semua pihak termasuk Pemerintah Daerah, Stakeholder, Forkopimda, kita semua bersama-sama bekerja keras melihat semua indikator-indikator yang ada dan kemudian diintervensi dengan berbagai program pencegahan akhirnya apa yang ditulis dalam IKP itu tidak terjadi,” ujar Mewoh.
Mewoh menguraikan terkait IKP Provinsi Sulut 2024 yang berada diposisi rawan kedua tertinggi, hal tersebut diakumulasi dari keadaan Pemilu dan Pilkada tahun 2017, 2018, 2019, serta 2020.
“Memang ukuran ini berdasarkan data Pemilu dan Pilkada sejak 2017, 2018, 2019, 2020, jadi ini diakumulasi. Nah tentu kita berharap dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang sudah kondusif dan lancar, kedepan kita indeksnya akan turun dan termasuk Pemilu 2024 ini kondusif. Ini akan berkontribusi dipemilu yang akan datang,” jelasNya.
Lebih lanjut mengenai isu politik identitas, Mewoh menyebut hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi kondusifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Sulut.
“Memang ada 4 dimensi dalam IKP ini. Pertama konteks sosial politik, yang kedua konteks penyelenggaraan, kemudian kontestasi, dan yang terakhir konteks partisipasi. Nah kalau bicara politik identitas ini adalah indikator dimensi konteks sosial politik, memang di Sulawesi Utara pengalaman yang ada sejak kita melakukan Pemilu selama ini politik identitas tidak menjadi indikator yang tinggi karena isu politik identitas tidak begitu mempengaruhi kita di Sulawesi Utara,” papar pria yang pernah menjabat Ketua KPU Sulut tersebut.
Dalam dialog yang mengangkat tema ‘Menjaga Harmoni Kebhinnekaan dalam Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis’ Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan isu politik identitas cenderung tidak ada di Prvinsi Sulut, menurutnya ini karena peran segenap tokoh baik agama maupun sosial kemasyarakatan bekerjasama dengan baik. Bahkan dicontohkannya Walikota Manado datang dari golongan minoritas.
Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD dalam pemaparannya sebagai Keynote Speaker mengungkapkan bahwa Provinsi Sulut merupakan laboraturium pluralisme yang paling bagus. Oleh sebab itu Menko Polhukam mengajak seluruh masyarakat Sulut secara bersama-sama menyuarakan untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.
Sebelumnya Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Supriyadi Pangellu yang juga turut hadir dalam kegiatan ini membacakan Ikrar menjaga Harmoni dalam Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis bersama seluruh unsur masyarakat.
Hadir juga sebagai narasumber Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH)
Indonesia Jentera Bivitri Susanti, Ketua KPU Provinsi Sulut Meidy Y. Tinangon, serta yang menjadi Moderator Ketua KPID Sulut, Reidi Ferdinand Sumual. (mom)
