MANADO– Koordinasi Percepatan Pendirian Jamkrida di beberapa Provinsi di Indonesia. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Kadis Koperasi dan UKM, Kaban Keuangan Provinsi Sulut menghadiri undangan Menteri Dalam Negeri
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Mercure Sabang Jln H Agus Salim, Gambir Jakarta sejak tanggal 18-20 September 2017.
Acara Koordinasi Percepatan Pendirian Jamkrida ini bertajuk “Mewujudkan Peran Jamkrida Sebagai Mitra Strategis Stakeholders dalam mengaksekerasi Ekonomi Daerah”.
Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatakan, kegiatan ini membicarakan prisip dan mekanisme pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah di Provinsi yang belum memiliki Jamkrida.
Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto SH MH, Bambang W Budiayawan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Perwakilan Bappenas dan Kepala Jamkrida Jawa Barat.
Acara dibuka oleh Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Ibu Yoana Setyawati. Acara ini dihadiri Ketua dan Pimpinan Komisi II DPRD Provinsi, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis/Kaban Keuangan, dan Karo Ekonomi Setda Provinsi dan 16 Provinsi yang belum memiliki Jamkrida.
“Pada intinya kordinasi ini akan memberi pemahaman bahwa betapa pentingnya dibentuk Jamkrida di setiap daerah. Kenapa harus dilahirkan Lembaga Penjaminan ini. Karena untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah dan membantu sektor-sektor ekonomi masyarakat dan pedagang usaha kecil menengah,”jelas Angouw.
Dijelaskan Angouw, Pendirian lembaga penjamin ini diamanatkan oleh UU khususnya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan beberapa aturan laimnya. Termasuk dengan adanya pembentukan peraturan daerah (Perda) Pernyertaan Modal yang berkenaan untuk itu.
Pada akhir kegiatan dilaksanakan penadatanganan Nota Kesepahaman dan Ketua DPRD Sulut salah satu yang ikut menandatanganinya. (mom)
