MANADO-Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan Sandra Rondonuwu meminta Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw agar mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulut Henry Kaitjily.
Hal ini disampaikan Saron sapaan akrab Ketua Komisi II DPRD Sulut saat melakukan pembahasan KUA PPAS ABPD 2023 bersama dengan Tim Anggaran Pendatapan Daerah.
Pasalnya, Kadis Pariwista kinerjanya belum maksimal. “Sulut tepatnya Likupang masuk 5 destinasi pariwisata super prioritas. Belum ada perkembangan di sulut. Kalaupun ada bukan usaha dari Kadis tapi gubernur. Pak Kadis Pariwisata belum terlihat apa yang ia buat,”ucap Saron.
Kepada wartawan, Saron menyatakan, kenapa pentingnya kinerja Kadis Pariwisata harus di evaluasi yaitu 1. Atas Loby Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Sulut masuk dalam Daerah Pariwisata Super Prioritas yang di wakili oleh Likupang, bersama-sama dengan Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo. Mengalahkan daerah-daerah lain seperti Raja Ampat, Toraja, dsb. Artinya ada keberpihakan politik dan ini adalah upaya besar yang berhasil dilakukan. Pemerintah menganggarkan Rp 18,9 triliun untuk mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Apa concept masterplan yang sudah disusun dinas Pariwisata Sulut berkordinasi dengan berbagai dinas terkait untuk merespons anggaran tersebut. 2. Salah satu DPSP, Mandalika sukses menggelar Moto GP dan sejumlah event international. Danau Toba baru sedang menggelar event berkelas dunia. Seperti; Danau Toba Rally 2022, Samosir Jamming Paradise 2022, Toba Fashion Week, Lake Toba Tradisional Music Festival 2.0. Borobudur dan Labuan Bajo tidak usah ditanya.
Dari Kementerian Pariwisata untuk event yang dilakukan di 2 daerah super prioritas itu sudah dikucurkan puluhan milyar bahkan ratusan milyar. Apa yang dilakukan di Likupang? Event internasional apa yang sudah dilakukan di Likupang?. 3 Sebelum Pandemi Covid 19, Gubernur Olly berhasil membuka direct flight ke China dan Jepang, dan sekarang ke Singapore. Apa konsep dari Dinas Pariwisata untuk membuat agar wisatawan internasional mau datang ke Sulut, memperpanjang waktu liburan, dan konsep seperti apa yang dilakukan dengan menggandeng pelaku pariwisata sebagai stakeholder parwisata yang kompak dan saling mendukung. “Kadis pariwisata tidak mampu mengayomi pelaku wisata,” tegas Saron.
4.Saat pandemi, Gubernur Sulut memberi solusi agar dilakukan pariwisata kesehatan, jadi para pengunjung sambil karantina, juga bisa berwisata di pulau-pulau yang indah di sekitar kota Manado.
“Harusnya dinas pariwisata proaktif melakukan penguatan dan pembenahan, malah ide ini redup dan tidak jalan,”ujar Legislator Sulut dapil Minsel Mitra ini.
5.Saat kampanye Gubernur Sulut juga sudah berkomitmen mengembangkan health tourisme yang berlanjut dengan kunjugan Gubernur Sulut ke Korea bertemu para investor di bidang kesehatan. Mereka sudah menindaklanjuti dan datang ke Sulut untuk pengembangan telemedisen bekerja sama dengan RS ODSK.
“Ini sangat bagus dan positif. Ada beberapa rumah sakit swasta juga sudah disiapkan, jadi nanti para pasien dari berbagai penjuru Indonesia, diharapkan tidak perlu lagi ke Singapore, sebaliknya berobat di Rumah-rumah sakit international di Sulut. Ini harus ditunjang oleh dinas pariwisata, setidaknya menunjang program kerja sama dengan RS Internasional, termasuk menyiapkan program Health Tourisme dalam bentuk apapun. Ini sama sekali tidak terlihat,”tambahnya.
6.Agenda pariwisata di Sulut yang semrawut. Dinas Pariwisata Sulut belum bisa menginventarisir agenda-agenda wisata secara utuh di seluruh kabupaten/kota, agar terkordinasi dengan baik. Misalkan dibuat kalender wisata yang ditata rapi agar masing-masing kabupaten kota saling support, jangan tumpang tindih. “Ini belum nampak secara significan,”tutup Saron.(mom)
