MANADO-Badan Pengelola Perbatasan harus diberikan perhatian serius. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulut Vonny Paat. Hal ini dia sampaikan Paat ketika RDP antara Komisi I dengan Badan Pengelola Perbatasan.
Vonny Paat
Diakui Paat, peran dari Badan Pengelola Perbatasan sangat penting, SKPD ini menaungi 12 pulau yang ada di Sulut.
“Badan pengelola perbatasan sebagaimana program dari presiden Jokowi membangun dari perbatasan sangatlah penting, karena kalau kita tidak menjaga perbatasan yang ada di 12 pulau di Sulut itu bahaya dari segi keamanannya,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Lanjut Paat, selain memiliki peran yang sangat strategis, juga segi penganggaran terbilang cukup kecil serta badan ini belum memilki kantor secara permanen.
Wingsulangi Salindeho
“Jadi, badan pengelolaan perbatasan ini belum memilki kantor sendiri, selain itu dari sisi penganggarannya cukup kecil, maka dari itu badan ini harus diberi perhatian khusus,”ungkapnya.
Jhonny Panambunan
Hal yang sama juga diungkapkan Wingsulangi Salindeho. Diakuinya masalah perbatasan atau daerah perbatasan, sangat banyak. Mulai dari kekurangan tenaga guru, kesehatan serta pendidikan masih sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Kita harus ingat bahwa wilayah perbatasan bukan hanya Marore, tapi semua wilayah perbatasan yang ada di Nusa Utara harus juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat,” ucap Salindeho.
Sementara itu, Jhoni Panambunan anggota Komisi I, juga mengusulkan untuk memperlancar kerja dari Badan Pengelola Perbatasan harus ada pengadaan kapal. Jangan hanya di darat disiapkan Mobil Dinas, daerah perbatasan yang merupakan daerah kepulauan ada baiknya disediakan kapal. Ini bertujuan memperlancar kerja dari Badan Pengelola perbatasan,”ujar Panambunan. (27)
