MANADO-Rapat dengar pendapat Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulut berlangsung alot.
Pasalnya, hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi James Karinda mendesak Pemerintah Provinsi untuk menganggarkan anggaran subsidi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi rakyat Sulawesi Utara.
Diakui Karinda, desakan ini disampaikan langsung oleh masyarakat ketika anggota DPRD Sulut melaksanakan agenda reses.
“Ketika kami reses, warga mempertanyakan soal anggaran bantuan kesehatan dari provinsi. Sebab masih banyak warga yang belum masuk keanggotaan. Selain itu, BPJS kesehatan sering bermasalah karena disebabkan dengan aturan yang berganti-ganti,” kata Karinda dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2018, Senin (3/9/2018).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr Debby Kalalo dalam rapat tersebut menjelaskan, jika pihaknya sementara menunggu penganggaran Universal Coverage (UC) di kabupaten/kota.
“ Dari data yang ada di Sulut baru 7 kabupaten/kota. Kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Komisi IV tadi setelah kabupaten/kota menganggarkan UC,” ungkap Kalalo.
Lanjut Kalalo, Dinas Kesehatan akan melaksanakan rapat untuk membahas kemampuan anggaran dari kabupaten/kota.
“Kami harus tahu kemampuan anggaran untuk UC dari kabupaten/kota agar bisa menganggarkannya nanti di APBD,”tambahnya.
Pada rapat tersebut turut hadir UPTD Dinas Kesehatan, antara lain RSUD Noongan, RSUD Ratumbuysang, RS Mata dan lainnya.
Rapat pembahasan anggaran untuk Dinas Kesehatan dihadiri juga anggota Komisi IV Inggried Sondakh, Siska Mangindaan, Herry Tombeng, Lucia Taroreh, Meiva Lintang, Ritha Lamusu, Nori Supit dan Muslimah Mongilong. (mom)
