MANADO-Komisi IV DPRD Sulut kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Senin (18/7/2022) yang dipimpin langsung Ketua Komisi Vonny Paat.
Ketua Komisi IV Vonny Paat didampingi Wakil Ketua Mohammad Wongso, Sekretaris Cindy Wurangian serta anggota John Panambunan, Muslima Mongilong, Yusra Alhapsy, Sjenni Kalangi, Agustin Kambey melaksanakan RDP dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai fungsi pengawasan untuk melaksanakan evaluasi program kegiatan dalam 1 semester mulai januari-juni 2022.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut ini banyak mendapatkan catatan penting terkait realisasi anggaran yang dikomandoi Erny Tumundo sebagai Kadisnaker Sulut.
Pasalnya, masih ada beberapa program kerja realisasi anggarannya masih kurang.
RDP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut bersama Komisi IV banyak membahas soal anggaran APBN terkait dana hiba sebesar Rp14,5 Miliar yang baru terealisasi sebesar Rp 8 Milar. Anggaran dari APBN ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masuk dalam 3 program, yaitu program Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan serta Petani dan Sopir.
Untuk program Perlindungan Pekerja Sosial keagamaan mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV Yusra Alhapsyi. Pasalnya, khusus program jaminan sosial keagamaan di Bolmong raya sangat sedikit.
“Jaminan BPJS tenaga kerja keagamam boltim tidak ada. Namun untuk program jaminan sosial untuk petani dan sopir kami bersyukur di Bolmong Raya banyak,” jelas Anggota Fraksi Demokrat ini.
Ikut juga dibahas dalam RDP ini, terkait Ranperda Ranperda Perlindungan Jaminan tenaga yang merupakan Ranperda inisiatif dewan mendapat apresiasi dari Kadisnaker Sulut Erny Tumundo. (mom)
