TONDANO – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus menunjukan keinginannya, dalam hal menopang program pemberantasan korupsi. Demi terwujudnya akan hal ini, Partai besutan Grace Natali ini, terus berbenah diri dalam menatap Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang, khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa.
Hal ini diungkapkan oleh Bappilu Psi minahasa Ventriko nonutu, didampingi anggota Bappilu Ambro Lontaan dan David Tamuntuan, yang meyatakan keinginan mereka untuk merebut suara milenial, dalam gelaran 5 tahunan ini.
“Kami meyakini dengan kekuatan para calon legisltif PSI, yang ada di masing-masing dapil di Kabupaten Minahasa, kader-kader kami bisa mendapat kepercayaan masyarakat dan mendapat 1 fraksi di dewan Minahasa. Kami optimis dengan caleg PSI Minahasa akan mampu merangkul pemilih milenial untuk menawarkan program gagasan PSI” tukas Nonutu sembari menambahkan caleg-caleg PSI juga berkomitmen dengan misi pemberantasan Korupsi.
“Bagi kader-kader PSI yang duduk di Dewan Minahasa akan diawasi oleh sistem aplikasi yang di buat oleh DPP PSI. Lewat adanya sistem pengawasan calon anggota legislatif 2019, di setiap tingkatan yang terpilih lewat PSI, akan diawasi menggunakan pengaduan seperti aplikasi Qlue. Qlue adalah aplikasi yang digagas oleh mentan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk menilai kinerja lurah atau Camat” lanjutnya.
Diketahui sistem ini, untuk mengawasi Lurah dan camat yang tidak bekerja dengan baik, dan akan mendapat nilai rendah bahkan terancam di pecat dari jabatannya. Sebaliknya jika lurah atau camat tersebut baik maka berpotensi mendapat promosi jabatan.
“Metode ini juga akan diterapkan untuk menilai kinerja caleg dari PSI di setiap tingkatan. Untuk menilai kinerja caleg dari PSI. Disisi lain Aplikasi sejenis Qlue dinilai akan membantu caleg, dari PSI untuk lebih maksimal menyelesaikan permasalahan didaerah pemilihannya” tukasnya lebih lanjut.
Sementara Edwin Umbas yang adalah Ketua DPD PSI Minahasa mengapresiasi Komitmen DPP dalam pemberantasan korupsi.
“Semua harus ada sistem pengawasan yang jelas berbasis aplikasi, agar efektifitas kinarja Caleg yang terpilih terukur. Terutama terkait dengan kredibilitas dan korupsi, jadi Partai bisa memantau dan sistemnya Jelas” terang Umbas. ***
Penulis : Riedel Memah
