MANADO– Soal upaya mempermudah proses perizinan di Indonesia terus diingatkan Presiden RI Joko Widodo. Regulasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK).
Gubernur Olly Dondokambey mengatakan apa yang diperintahkan Presiden Joko Widodo soal komitmen itu, tentu di Sulut harus lakukan.
“Bagaimana tugas tanggung jawab kita pemerintah daerah menyerap apa yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan tugas daerah untuk mempercepat seluruh perijinan yang ada,” ungkap Olly saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima Di Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Manado, Kamis (21/11/2019).
Olly juga mengapresiasi pemerintah pusat yang memberikan ruang yang sebebas bebasnya bagi pemda dalam melakukan kebijakan terkait perizinan. Terbukti hal itu mendorong peningkatan jumlah investasi di Sulut.
“Saya kira ini kita berterimakasih karena target RPJMD tentang investasi di Sulut sebesar Rp. 2,5 triliun sudah terlewat jauh karena saat ini realisasi investasi di Sulut itu sudah Rp. 9,7 triliun. Jadi akhirnya kalau target dari BKPM bahwa Sulut sebesar Rp. 10 Triliun, tinggal Rp. 300 miliar lah sudah masuk target,”tuturnya.
Lanjutnya, akhir tahun ini kalau ada ijin-ijin yang diminta di Kabupaten dan Kota itu bisa berjalan dengan baik. Mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan PP 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.
Olly pun optimis setiap tahun akan melebihi target pencapaian. Kalau memliki komitmen bersama semua akan tuntas dengan baik.
(srikandi/*)
