MANADO — Lembaga Bantuan Hukum Justice from Sulawesi Utara, menggelar penyuluhan dan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat di Kelurahan Buka, Kecamatan Mapanget, Rabu (10/03/2021).
Kegiatan ini merupakan Implementasi Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat mulai dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Justice from Sulawesi Utara.
Ketua LBH Justice from Sulawesi Utara, Tatang Rahim,SH mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh perangkat Kelurahan dan Kepala Lingkungan serta perwakilan dari masyarakat setempat.
“Target kami dari LBH Justice from Sulawesi Utara, masyarakat bisa diberi edukasi tentang hukum, terutama bagaimana kami hadir untuk memberikan penyuluhan serta konsultasi hukum secara gratis,” kata Tatang.
Didampingi advokat lainnya, seperti Sunarti Hunou,SH, Sintya Pangemanan dan Paralegal Mateos Mamonto, Tatang menyebutkan kegiatan tersebut bagaimana pihaknya memberikan pemahaman tentang permasalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat.
Pengacara muda mantan aktivis tersebut, dalam kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum yang dilakukan pihaknya, persoalan pertanahan mendominasi persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
Masyarakat juga menanyakan kepada LBH Justice from Sulawesi Utara bagaimana cara pengurusan status perumahan mereka dari Hak Guna Bagunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Mayoritas yang ditanyakan warga dalam sesi tanya jawab terkait dengan persoalan tanah. Pasalnya, banyak perumahan di wilayah hukum Kelurahan Buha, terdapat tanah pasini dan status rumah mereka masih HGB belum SHM,” beber Tatang yang juga mantan jurnalis.
Sementara itu, Lurah Buha Jeannetta Eva Wentinusa,SE menyampaikan terima kasih atas digelarnya kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di wilayah pemerintahannya.
“Atas nama masyarakat Buha saya ucapkan terima kasih. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami di Buha, karena saat ini masalah pertahanan sering terjadi di Buha,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut, LBH Justice from Sulawesi Utara menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga peserta yang hadir dalam penyuluhan dan konsultasi hukum dibatasi. (hcl)
