MANADO – Politisi PDI Perjuangan Jeane Laluyan menyoroti Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Dahlan Walangitan dalam pembahasan KUA-PPAS antara Banggar DPRD dengan TAPD Kota Manado, Senin (11/11/2019).
Satu yang menjadi sorotan Laluyan terkait dengan program Kartu Indonesia Pinter (KIP) untuk anak-anak diselipkan kepentingan warna partai politik, sehingga kemudian dia mempertanyakan apakah KIP tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ada pertimbangan, kalau keluarganya nyoblos warna tertentu maka anaknya diberikan KIP tapi kalau tidak seirama tidak diberikan,” kata Laluyan.
Program KIP dimanfaatkan oleh kepala lingkungan dan perangkat lainnya di kelurahan dengan mempertimbangkan warna politik dan kecenderungan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang punya warna tersendiri di partai politik.
“Kalau seperti ini kapan Manado anak-anaknya mau pinter jika masih mempertimbangkan warna politik, sampai kapanpun yang bodoh tetap bodoh,” tegasnya.
Sementara itu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Manado, Dahlan Walangitan pemberikan KIP didasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) dari Dinas Sosial dan dengan BDT masyarakat memegang kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
“Anak-anak dari keluarga PKH membawa kartu tersebut ke sekolah dan diinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan secara otomatis langsung mendapatkan KIP,” jelasnya.
Dahlan kemudian membenarkan jika masih banyak masyarakat Manado belum memegang KIP, sehingga pihak Dikbud Manado pada tahun 2020 memprogramkan 10.000 KIP untuk siswa dari keluarga miskin. (hcl)
