BITUNG – Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban membuka Forum Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Sosial di Kota Bitung, bertempat di ruang sidang lantai IV, kantor walikota, Selasa (05/11/2019).
Pada kesempatan itu Lomban bersyukur atas kebersamaan yang telah tercipta sebagai wujud panggilan dan kesadaran dalam menjalankan tugas untuk membangun bangsa dan negara khususnya di Kota Bitung, serta mengapresiasi seluruh pihak didalamnya juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bersama-sama ikut terlibat dalam memprakarsai dan melaksanakan kegiatan FGD Penanganan Konflik Sosial di Kota Bitung. “Kondisi masyarakat Kota Bitung yang diberi identitas kota multi etnis oleh karena berbagai perbedaan kelompok sosial, budaya, agama, golongan dan strata sosial bahkan adanya perbedaan pandangan politik serta tentang kelompok minoritas mayoritas menunjukkan daerah ini sebagai Indonesia mini, dengan citra Bhineka Tunggal Ika yang telah melekat dalam hidup kita dan menjadi motto hidup bermasyarakat,” ungkap Lomban.
Dikatakan pula, Kota Bitung sebagai pintu gerbang kawasan pasifik sehingga mengundang siapa saja ingin datang ke kota ini bahkan bebas menjadi warga masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Bahkan di tengah kemajemukan yang ada di Kota Bitung terdapat berbagai perbedaan yang kita miliki yang seharusnya menjadi aset kearifan lokal,” katanya.
Lomban juga mengingatkan bahwa kita juga akui bahwa kadang justru perbedaan ini membawa kita pada tembok-tembok pemisah, memicu terjadinya konflik di antara masyarakat hingga tak sejalan lagi dengan cita-cita kota ini. “Apalagi di era revolusi industri 4,0 ini, semua orang dengan mudahnya bertindak sebagai “insan media” menyebarkan informasi bebas tanpa saring, tanpa peduli dampak bahkan nilai kebenaran dari berita yang dibagikan, sehingga dapat menjadi sumber provokasi yang sulit dibendung. Fakta ini perlu dan harus menjadi perhatian kita bersama baik sebagai pemerintah, pemuka agama, tokoh masyarakat bahkan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan,” jelasnya.
Lomban berharap, melalui FGD ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan yang terbaik dalam rangka antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai suatu konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. “Seluruh pihak harus berperan dan bersinergi untuk menciptakan Kota Bitung yang penuh dengan suasana kekeluargaan, harmonis, tentram dan damai,” ujarnya berharap para tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menyampaikan berbagai hal yang menyejukkan kehidupan umat beragama dan bermasyarakat melalui mimbar gereja, mibar mesjid bahkan mimbar formal lainnya sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mampu merajut kebersamaan, membangun dan menciptakan solusi dan resolusi, terhadap berbagai permasalahan sosial yang kian marak terjadi, agar Bitung semakin maju, dan fokus pada peningkatan daya saing yang akhirnya membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Bitung,” tambahnya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Bitung Audy Pangemanan, Staf Khusus Wali Kota Berty Lumempow, Dandim 1310 Letkol Inf. Kusnandar Hidayat, Kapolres Bitung AKBP Stefanus Tamuntuan, Kejari Bitung Ariana Juliastuty, Ketua FKUB Pdt. Vivi Lousan Rompas bersama anggota, Ketua FKDM Pdt. Stefanus Sumolang bersama anggota, Plt. Kaban Kesbangpol Herry Benyamin bersama jajaran, perwakilan BKSUA, perwakilan BAMAG, perwakilan Imigrasi, perwakilan Bea Cukai, serta jajaran Pemkot Bitung.(*)
