Manado Kembali Raih Kota Paling Toleran di Indonesia 2018, Mendagri Serahkan Langsung Penghargaan ke GSVL

JAKARTA – Rangking Manado sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia tahun 2018 ini tak tersingkirkan oleh daerah lain di NKRI.

Buktinya, ibukota Provinsi Sulut ini kembali meraih penghargaan kedua kalinya dari SETARA Institute setelah sebelumnya tahun 2017 lalu mengalahkan Kota Salatiga di posisi paling tinggi IKT (Indeks Kota Toleran) sebagaimana studi Indexing dilakukan SETARA Institute.

Jumat (7/11/2018) hari ini Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut (GSVL) menerima penghargaan Kota Paling Toleran 2018 yang diserahkan langsung Mendagri Tjahjo Kumolo di Hotel Ashley, Jl. KH Wahid Hasyim, No.73-75 Jakarta Pusat.

Pemberian penghargaan ini terkait peringatan Hari Toleransi Internasional pada 16 November 2018 lalu menyusul hasil studi indexing IKT yang dilakukan SETARA Institute tahun 2018 ini.

Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut, Wawali Mor Bastiaan serta para tokoh agama se Kota Manado saat mencanangkan Manado Kota Berdoa di taman Godbless Park, kawasan Boulevard. Taman Godbless Park salah satu ikon Kota Toleran di Kota Manado. (foto: allen sumerah)

Kota Manado peringkat toleransi tertinggi dari 9 kota di Indonesia. “Manado sebagai salah satu dari 10 kota dengan peringkat toleransi tertinggi di Indonesia sebagaimana hasil studi Indexing yang kami lakukan,” jelas Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi.

SETARA Institute merupakan organisasi perkumpulan yang bertujuan mewujudkan masyarakat setara, plural dan bermartabat. Penilaian kota paling toleran dilakukan SETARA Institute dengan melakukan IKT.

Program IKT bertujuan menilai praktik-praktik toleransi dalam tata pemerintahan kota dan memberikan insentif sosial bagi kota-kota yang telah bekerja keras memajukan praktik-praktik toleransi dalam tata kelola keragaman masyarakat di masing-masing kota.

“Ini salah satu inisiatif untuk mempromosikan toleransi yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota. Kami melakukan promosi, kajian dan pendidikan public terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak azasi manusia dan perdamaian,” pungkas Hendardi.  ***

Penulis: antoreppy