MANADO-Senin (3/4/2023) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara bergerak mendatangi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Wilayah Sulut.
Gerakan yang dilakukan Partai Demokrat ini menyusul adanya gangguan terhadap kepengurusan sah DPP Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepada Wartawan, Sekretaris DPD Demokrat Sulut, Billy Lombok mengatakan, hari ini 15 DPC Demokrat se-Sulut bergerak meminta perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri masing-masing daerah.
“Ini dilakukan karena masih ada pergerakan secara inkonstitusional partai untuk menyerang kepengurusan yang sah pada saat ini yang dilakukan oleh gerakan pegambilalihan kekuasaan yang dikomandoi oleh Moeldoko Cs. Beliau diketahui merupakan Kepala Staf Kepresidenan,” tegas Wakil Ketua DPRD Sulut ini.
Hal tersebut dilakukan Moeldoko menjelang tahun politik 2024. Dimana Demokrat sedang berusaha lakukan konsolidasi diri memenangkan pemilu, memperjuangkan kader-kadernya, mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Kami sudah mendengar berbagi aspirasi DPC bahwa ini harus dilawan dan dilaporkan. Negara harus hadir. Dan seluruh kader tampil di semua tingkatan hukum di Sulut untuk meminta agar negara hadir, memberikan perlindungan hukum menempatkan Demokrat sebaik-baiknya dalam bentuk martabat partai,” jelasnya.
Dirinya berharap semangat patriotisme kader terus mengemukakan bahwa Demokrat dibawa pimpinan AHY, berasas legal yang sah dan sudah berjalan sesuai konstitusi, tapi diganggu.
“Sudah 16 persidangan dilalui dan mereka (Moeldoko) kalah. Dan ini kembali dilakukan mereka. Makanya kita harus lawan,” ucap Legislator Sulut dapil Minsel-Mitra. (mom)
