AMURANG– Antisipasi adanya teroriame, radikalisme dan lainnya, maka perlu ada kerjasama yang tinggi. Apalagi pemerintahan yang ada di Kelurahan dan Desa.
Untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Corneles Mononimbar meminta supaya seluruh Hukum Tua (Kumtua) dan Lurah se-Minsel supaya berhati-hati mengeluarkan rekokendasi bagi warga yang baru datang di wilayah pemerintahan dimana para Kumtua atau Lurah bertugas.
“Kita harus waspada terhadap pendatang. Sebab yang paling mengetahui kondisi wilayah paling bawah adalah mereka,” ujar Mononimbar, kemarin.
Mononimbar yanf diwawancara langsung di ruang kerjanya menegaskan, pengeluaran Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan lainnya dari Disdukcapil sesuai dengan keterangan yang dikeluarkan dari desa atau kelurahan.
“Jadi kami sudah mewanti-wanti jangan sampai orang yang datang hanya untuk berdagang satu minggu di desa kemudian sudah minta mengeluarkan surat rekomendasi kependudukan,” tegas Mononimbar sambil menambahkan selain itu juga para Kumtua atau Lurah jangab langsung percaya ketika ada warga pendatang yang menyodorkan berkas kemudian langsung di tanda tangan.
Mononimbar menyarankan supaya untuk mengantisipasi terjadinya kebobolan kependudukan maka harus dilakukan kroscek kemudian pola analisa data dan tanda tangan secara berjenjang.
“Bisa saja terjadi kebobolan karena kurang kontrol. Sebab bukan tidak mungkin tidak ada yang masuk tapi selama ini belum ada yang masuk. Hanya yang takutkan mereka memiliki data ganda,” tutur pria berkacamata ini.
Meski demikian Mononimbar mengka jika Pemkab Minsel dibawah kepemimpinan Bupati Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dan Wakil Bupati Frangky Wongkar mengaku bisa mengetahui dengan jelas jika ada pendatang yang dicurugai.
“Di Disdukcapil memeliki alat perekam dan sidik jari, jadi tak perlu dikhawatirkan,” pungkas Mononimbar yang dikenal sebagai salah satu ASN yang loyal dan sukses membimbing anak buahnya. (Vie)
