BITUNG – Berbagai kesuksesan terus diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung. Hal itu dibuktikan dengan adanya berbagai penghargaan yang diperoleh Pemkot Bitung dibawah kepemimpinan Wali Kota Max J Lomban dan Wakil Wali Kota Maurits Mantiri.
Kali ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI memberikan penganugerahan Investment Award terbaik kepada Kota Bitung sebagai salah satu daerah dari 10 PTSP terbaik tingkat Kota/KEK/KPBPB se Indonesia, dan Bitung merupakan perwakilan Indonesia Timur.
Penganugerahan Investment Award 2018 diserahkan oleh Kepala BKPM RI Thomas Trikasih Lembong, dan diterima Kepala DPMPTSP Pemkot Bitung Andrias G. Tirayoh, Kamis (12/07/2018) di Jakarta. “Banyak selamat kepada 40 PTSP daerah terbaik dan semoga penghargaan ini dapat mendorong peningkatan pelayanan PTSP di daerah serta memotivasi PTSP lainnya di seluruh Indonesia untuk memperbaiki layanan perizinan dan non perizinan yang semuanya bermuara pada satu tujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah, membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan daya saing,” kata Lembong seperti yang dikutip Tirayoh.
Lagi menurut Lembong penganugerahan Investment Award 2018 ini hasil survei terhadal 565 PTSP di Indonesia. Dan setelah melalui seleksi tahapan uji pemaparan terhadap 40 nominee penyelenggara PTSP, tim penilai menetapkan DPMPTSP Bitung menjadi satu-satunya perwakilan di Indonesia Timur untuk kategori 10 PTSP terbaik tingkat Kota/KEK/KPBPB bersama dengan 9 kota lainnya yaitu Bekasi, Batam, Kediri, Medan, Palembang, Payakumbuh, Pekanbaru, Semarang dan Surakarta.
Seperti diketahui, dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan, BKPM bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian lainnya yaitu, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Setwapres, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP dan KPPOD.
Sementara itu Wali Kota Bitung Max J Lomban mengatakan penghargaan ini adalah wujud dari komitmen Pemkota Bitung untuk mendorong peningkatan kualitas layanan perizinan, non perizinan serta penanaman modal daerah kepada masyarakat dan investor, yang sejalan dengan amanat pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.(hry)
