MANADOLINE– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara evaluasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Bitung dan KEK Pariwisata di Likupang, Selasa (4/10/2022).
Rapat Evaluasi Pembangunan KEK Industri Bitung dan KEK Pariwisata Likupang di Hotel Sintesa Peninsula Manado, dibuka Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Praseno Hadi, turut juga dihadiri Kakanwil Kemenkumham Sulut, Kakanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Kadis Perindag Prov. Sulut, serta perwakilan dari Pemkot. Bitung dan Pemkab. Minut.
KEK Industri Bitung dan KEK Pariwisata di Likupang harus lebih kuat dan bangkit bersama untuk tetap melanjutkan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
“Dengan angka inflasi yang mencapai 5,24 mudah-mudahan bisa di rem lagi, karena kenaikan dari BBM itu Uncontrollable bagi pemerintah Sulut. Pada kesempatan ini kita semua diajak untuk bersama-sama menekan inflasi, berhemat dan mencari terobosan yang efisien, ekonomis dan efektif,”jelas Praseno.
Selain itu, dengan KEK ini sebenarnya siapa yang ingin berinvestasi baik itu barang-barang yang diimport akan mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah,” ucapnya.
“Ini semua efek buat Sulut. Kalau industri masuk, tenaga kerja banyak, outputnya juga banyak, nilai tambah untuk Sulut lebih banyak, pertumbuhan ekonomi lebih bagus dan masyarakat lebih sejahtera,” sambungnya.
Lebih lanjut Pj. Sekdaprov menyampaikan bahwa Gubernur Olly Dondokambey telah mengupayakan tambahan satu KEK Industri di Bolmong.
“Kalau segitiga ini (KEK Bitung, Likupang dan Bolmong) jalan semua, Saya yakin Industri di Sulut lebih maju, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan akhirnya masyarakat lebih sejahtera,” tandasnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw mengatakan percepatan KEK ini harus dilakukan mengingat masa waktu pembangunan sudah mendekati masa wajib beroperasi, apalagi KEK Pariwisata Likupang. Meski demikian Kaban Karouw optimis KEK Likupang akan segera beroperasi.
Sementara untuk KEK Industri Bitung, disampaikan bahwa telah beroperasi. “Demikian juga dengan penambahan sarana infrastruktur sudah diajukan ke kementerian terkait agar bisa didanai dalam APBN 2023,” tukasnya.
(/*)
