MANADOLINE– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi mendorong Kabupaten/Kota menghitung data secara real by name by address terkait kategori keluarga dengan kemiskinan ekstrem, untuk mengevaluasi mempercepat komitmen penanggulangan kemiskinan.
Hal tersebut dikatakan Ketua TKPKD Sulut yang juga sebagai Wakil Gubernur Steven Kandouw diwakili Sekdaprov Praseno Hadi saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kabupaten Kota/Kota Lintas Sektor digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut di Hotel Aryaduta Manado, Senin (10/10/2022). Dihadiri para Wakil Bupati, akademisi dan tamu undangan lainnya.
Praseno mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama secara mapalus, bahu-membahu menanggulangi kemiskinan. Hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pemerintah harus cepat bagaimana cara dengan data yang real tanggulangi kemiskinan ekstream ini.
“Memang berbicara kemiskinan yang utama adalah berbicara data. Saya berharap bisa bekerja sama Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Data harus valid,”jelas Praseno.
Ia menambahkan, supaya ada titip temu program jangka pendek 3 bulan terakhir ini selain yang sudah direncanakan secara reguler karena seluruh daerah sedang merancangkan APBD 2023, terutama mengantisipasi inflasi.
“Target Provinsi, penduduk dengan kemiskinan ekstrem sudah tidak ada lagi karena kita akan melihat data-data valid di lapangan. Dilain pihak perkembangan ekonomi harus kita genjot dengan melibatkan lintas sektor,”kunci Praseno.
(kan)
