MANADO– Pemerintah Provinsi (Pemprov) kerjasama dengan Tim dari Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengoptimalkan memotivasi serta meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara (Sulut).
Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di Ruang WOC Kantor Gubernur, Kamis (14/2/2019) pagi (foto:kandi/ML)
Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di Ruang WOC Kantor Gubernur, Kamis (14/2/2019) pagi tadi. Turut dihadiri Pemprov Gorontalo, Perwakilan Kab/Kota, Direksi Bank SulutGo dan instansi terkait.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey diwakili Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen mengatakan pertemuan kedua belah pihak sangat terbantu karena ada motivasi bersifat potensi wajib pajak PAD kedepan.
“Kita bisa. Kalau misalkan mengalami kendala kita diberi ruang konsultasi dengam tim Korsupgah KPK secara rutin memantau dua provinsi yaitu Sulut dan juga sampai Gorontalo,”jelasnya.
Silangen beralasan, apa yang masih bisa perlu di pacu baik dari sisi peningkatan layanan masyarakat wajib pajak dan sisi meningkatkan kualitas teknologi membantu pemerintah daerah, juga memudahkan melakukan pemungutan pajak daerah.
“Misalnya Pemprov ada pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan, pajak permukaan, pajak bahan, retribusi Pemprov. Kita manfaatkan teknologi terintegrasi baik lewat command center, Bapenda, Dirjen Pajak di daerah, LPSE sehingga kita mudah memantau potensi,”bebernya.
Bagaimana Pemprov dan Kopsurgah KPK saling koordinasi? Silangen menyebut sudah punya rencana aksi.
Setiap bulan, lanjutnya akan di update pencapaian. Kita tidak main-main dalam optimalisasi pemungutuan pajak.
“Semua masyarakat wajib membayar pajak. Sementara Pemerintah Sipil Daerah harus mengedepankan good government serta kehati-hatian sesuai undang-undang yang berlalu,”tandasnya.
Sembari menambahkan upaya Pemprov lakukan dengan KPK targetnya menghasilkan data yang kuantitatif.
“Tadi saya melaporkan, kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw masih dibawah 1 Triliun, masih 900 Miliar lebih bisa menembus angka pada 2018 yaitu 1,2 Triliun. Muda-mudahan 2019-2020 ini juga sesuai target ditingkatakan misalnya bisa 1,3 – 1,4 Triliun. Ini akan di update terus oleh pemprov dan Tim Korpsurgah,”pungkas Silangen.
Sementara, Satgas Korsupgah KPK Dian Patria kepada sejumlah wartawan usai Rakor ketika disinggung soal anggaran dan tata kelola keuangan, Ia mengakui pasti ada penerimaan dan pengeluaran.
Penerimaan ini salah satu potensi yang luas dan sangat besar ketika tidak lakukan perbaikan dapat terjadi potensi korupsi.
Patria mengungkapkan KPK mendorong tiga hal yaitu memastikan database wajib pajaknya handal.
“Itu artinya kita tahu ni ada berapa ijin hotel, ada berapa restoran, terdata enggak di Pemda secara lengkap, selain itu kepatuhannya apakah patuh bayar pajak tidak, kalau ada tunggakan harus tahu berapa tunggakannya,”tegasnya.
Patria pun tak menampik jika ada saja stakeholders yang mengabaikan kewajiban pajak. Hal kedua itu harus panggil, atau beritakan lewat media, pakai striker agar diketahui publik.
Yang ketiga by system.”Artinya nanti kita bisa dorong antara data yang terkoneksi badan pajak dan perijinan kalau tidak bayar pajak itu nanti diketahui dengan tax clearance. Pasti tidak dilayani sistem kecuali ijinnya sudah melunasi pajak. Jika mengikuti syarat saya yakin terjadi peningkatan,”tutur Patria.
(srikandi)
