MANADO-Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini dikomandoi Grace Punuh mendapat kritikan tajam dari Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP).
Pasalnya, MJP yang dikenal salah satu anggota DPRD Sulut vokal menyoroti kepentingan masyarakat mempertanyakan soal banyak sekolah SMA maupun SMK status akreditasinya tidak diperpanjang dan sertifikat akreditasi dinyatakan kedaluwarsa.
MJP membeberkan bahwa ada 38 SMA dan 58 SMK Negeri maupun Swasta, Akreditasi berstatus Kedaluwarsa.
Hal ini dapat mencederai dunia pendidikan di Sulut. Dinas pendidikan harus bertanggung-jawab. Profesionalitas Dinas Pendidikan dipertanyakan.
“Ini sangat memalukan. Sangat jelas bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak bekerja dengan profesional,” papar Wakil Ketua Bapemperda di ruang kerjanya, Rabu (8/2/2023).
MJP menyatakan Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Seharusnya Dinas aktif melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah supaya hal tersebut tidak terjadi. Salah satu implikasi negatifnya yakni kuota penerimaan siswa berprestasi dalam pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN akan menurun,”papar MJP.
MJP pun mengusulkan penggantian kepala dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Karena pengelolaan pendidikan yang buruk, bisa berimplikasi pada anak didik dan dunia pendidikan umumnya.
“Saya usulkan pak Gubernur untuk mengganti Kadis Pendidikan. Kerja tidak becus. Anak-anak didik kita yang nantinya kena imbas dari pengelolaan pendidikan yang buruk. Sekali lagi ini menunjukan bahwa pengelolaan pendidikan di Sulut sangat buruk dan amburadul,” ucap MJP. (mom)
