Penilaian Kinerja 2022, Wagub Kandouw Sebut Penanganan Stunting Harus Diseriusi Semua Pihak

MANADO – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw membuka kegiatan Penilaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi 4 Kabupaten Lokasi Khusus (Lokus) Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021 di Provinsi Sulut, di Hotel Aryaduta Manado, Kamis (2/6/2022).

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw

Wagub Kandouw dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan stunting harus diseriusi oleh semua pihak karena menjadi salah satu hal yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

“Memang masalah stunting ini waktu Pak Yasonna Laoly 3 minggu lalu datang bertemu dengan Pak Gubernur, katanya ada beberapa hal yang selalu di-underline oleh Pak Presiden dalam ratas maupun rapat pleno kabinet, antara lain yang selalu disinggung adalah stunting,” ujar Wagub.

“Jadi ini betul-betul memang menjadi perhatian pemerintah pusat. Untuk itu secara masif dan terstruktur, upaya-upaya penurunan stunting harus kita gelorakan,” tambah Wagub yang juga merupakan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulut.

Dirinya mengungkapkan, upaya penurunan stunting membutuhkan konvergensi yang di dalamnya tercakup kerjasama, koordinasi dan sinergitas.

“Penanganan stunting ini harus terintegrasi, sehingga tidak hanya tanggung jawab BKKBN melainkan seluruh stakeholder. Ini juga harus secara bertingkat. Ikhtiarnya besar, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota,” tuturnya.

Selanjutnya, Wagub membeberkan sejumlah hal yang perlu disikapi serius oleh seluruh stakeholder terkait seputar upaya penurunan stunting, mulai dari perbaikan pola makan, pola asuh dan perbaikan sanitasi, hingga pernikahan dini, yang diserukannya agar jangan sampai menjadi kultur atau budaya dalam masyarakat.

Lebih jauh, Kandouw mengungkapkan bahwa 4 kabupaten di Sulut yang menjadi lokus saat ini bukan berarti mengabaikan 11 kabupaten/kota yang lain. Adapun 4 kabupaten/kota lokus yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, dan Minahasa Utara.

“Bukan berarti yang lain tidak di-underline. Contohnya saja Kabupaten Kepulauan Talaud masih tinggi, kenapa belum masuk padahal cakupan datanya baru 60%. Terkait pendataan, sebaiknya kita serahkan sepenuhnya kepada Badan Pusat Statistik (BPS),” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Ir.Jenny Karouw MSi melaporkan kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari (2-3 Juni 2022). Diikuti oleh 150 orang peserta, dan 25 orang Tim Penilai yang terdiri dari para ahli, akademisi dan lintas sektor.

Selesai pembukaan Wagub Steven meninjau pameran dari 4 kabupaten/kota lokus.

Hadir Pj. Sekdaprov Sulut Dr. Praseno Hadi, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Tino Tandayu, Kepala BPS Provinsi Sulut Asim Saputra, Tenaga Ahli Regional V Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sam Patoro Larobu, Kadis Disdukcapil, Kadis. PU-PR, Kadis Kesehatan serta para Pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota Lokus serta Tim Penilai.

(kan/*)