Pjs Gubernur Fatoni: Fokus Tema Debat Pilkada, Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi

MANADOLINE– Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni mengatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulut harus memfokuskan debat calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada tema peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.

Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni

Pasangan calon dan tim sukses juga disarankan menjadikan APD yaitu masker, hand sanitizer dan alat cuci tangan sebagai alat peraga kampanye,”terang Fatoni kepada KPUD Sulut pada salah satu dari serangkaian kegiatannya belum lama ini.

Fatoni yang juga adalah kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) ditunjuk Mendagri dan resmi menjadi Pjs Gubernur Sulut sejak 26 September 2020. Penunjukan itu sehubungan dengan Gubernur Olly Dondokambey dan wakilnya, Steven Kandouw, kembali maju dalam Pilkada serentak 2020.

Fatoni mengungkapkan, permintaan kepada KPU untuk memfokuskan tema debat Pilkada pada penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi, sebagaimana arahan dari Mendagri yang memandang pentingnya tahapan-tahapan Pilkada menjadi sarana mencegah dan menurunkan penularan COVID-19.

Sehubungan dengan hal itu, Fatoni telah melakukan kunjungan dan pertemuan dengan KPUD dan Bawaslu Provinsi Sulut untuk membicarakan persiapan Pilkada.

Menurutnya, dalam kesempatan itu pihaknya menyampaikan kepada Bawaslu tentang perlunya sinergitas dengan pihak terkait dalam penegakan hukum.

Fatoni mengatakan pemberian sanksi terhadap paslon yang melanggar tahapan-tahapan Pilkada, tidak hanya didasarkan pada PKPU Nomor 13 tahun 2020, melainkan juga peraturan-perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang karantina kesehatan dan wabah penyakit menular.

Lebih jauh, dalam laporannya kepada Mendagri tentang pelaksanaan tugasnya selama sepekan pertama sebagai Pjs Gubernur Sulut, Fatoni mengatakan bahwa sejumlah permasalahan terkait persiapan Pilkada sudah diselesaikan.

Di antaranya adalah penyaluran kekurangan Dana Pilkada kepada Polda Sulawesi Utara dan kepada Kodam XIII Merdeka. Dengan demikian pada 29 September 2020 Dana Pilkada di Sulut sudah terealisasi 100 persen.

Selama sepekan menjadi Pjs Gubernur Sulut, Fatoni mengatakan dirinya telah mendapat dukungan penuh secara resmi dari DPRD Provinsi Sulut. Dukungan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut pada 29 September 2020.

(kan/**)