Tahuna- Polres Sangihe dalam keterlibatannya langsung ke masyarakat, Kamis (16/1) mengumpulkan para Satuan Pengamanan (Satpam) di Aula Makopolres Sangihe mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Selain Bimtek, dikumpulkannya para Satpam Se- Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, awalnya untuk menyambut HUT Satpam Ke 39. Namun saat pertemuan, berkembang membahas tentang nasib para Satpam yang tidak memiliki Ijazah. Dan juga tentang gaji atau honor mereka yang dianggap tak memiliki standar upah minimum.
“Jadi pertemuan ini sangat positif sekali. Selain membahas perayaan HUT Satpam ke 39 yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2019, tapi akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020. Juga pihak Polres mengingatkan kepada kami, kedepannya untuk lebih waspada dalam pengamanan saat menjalankan tugas.” ujar Sadrik Lakoro Satpam di salah satu Bank di Sangihe.
Dalam keterangannya kepada media ini, Kapolres Sangihe AKBP Sudung Ferdinad Napitu SIK melalui Kasat Binmas (Bimbingan Masyarakat) Kompol M Kasombang mengatakan dengan adanya pertemuan ini, pihak Polres Sangihe dapat berbagi pengetahuan kepada para Satpam dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
“Selain menyiapkan untuk HUT Satpam, kita kumpulkan para Satpam yang ada di BUMN, instansi-instansi pemerintah atau swasta, dan juga yang ada di pertokoan. Dengan pertemuan ini kita menyampaikan beberapa hal, termasuk pelaksanaan tugas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek). Dimana diharapkan kedepannya mereka dapat bekerja lebih baik dan bertanggungjawab.” kata Kasombang.
Lanjut dikatakannya, di dalam pertemuan ini juga mendata para Satpam yang tak memiliki Ijazah Satpam yang direkrut secara pribadi.
“Saya sampaikan tadi, sebaiknya para Satpam tersebut harus memiliki ijazah Satpam. Baik itu yang melalui Training atau yang mengikuti pendidikan di Binmas Polda Sulut. Dan kita upayakan bagi mereka yang tak memiliki ijazah, kita catat berapa orang yang belum punya ijazah, dan kita berkoordinasi dengan Binmas Polda.” ujarnya.
Setelah melakukan koordinasi dengan Binmas Polda Sulut tentang jadwal pendidikan, pihak Polres Sangihe akan menyurat kepada pemilik perusahaan atau instansi-instansi yang memakai jasa Satpam tersebut.
“Jadi setelah mengatahui jadwal pendidikan Satpam di Polda Sulut, kita akan surati instansi-instansi yang memakai jasa para Satpam tak berijazah tersebut, agar mengikut-sertakan mereka dalam pelatihan atau pendidikan Satpam di Polda Sulut.” tegasnya.
Dirinya juga mengungkapkan, dipertemuan ini juga dibahas tentang Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam yang telah habis masa berlakunya.
“Jadi beberapa BUMN atau instansi lainnya, setiap tahunnya itu ada penandatanganan kontrak. Nah salah satu sarat utamanya adalah KTA itu sendiri.” bebernya.
Disinggung tentang permasalahan apa yang sempat diutarakan oleh para Satpam, Dirinya menerangkan bahwa ada beberapa perusahaan yang menyalahi aturan tentang penggunaan jasa Satpam.
“Disampaikan juga ke kami, ada beberapa perusahaan yang seharusnya merekrut lebih dari satu Satpam, tapi mereka hanya ambil satu Satpam. Ada juga Satpam yang bekerja sudah diluar tugasnya. Juga ada masalah tentang honor dan keterlambatan honor, dan tidak ada standar upah minimum, karena gaji mereka semua berbeda-beda. Diharapkan dari Disnaker atau Pemerintah Kabupaten bisa mengakomodir hal itu.” pungkasnya. (Zul)
