MANADO-Diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) di hampir semua wilayah di Sulawesi Utara, akibat terus bertambahnya pasien yang terpapar Covid-19.
Adanya pembatasan ini, hampir sebagian masyarakat mengaku kesulitan dengan kebijakan pemerintah. Pasalnya, sejumlah sektor ekonomi menanggung beban berat akibat dari PPKM, terutama sektor UMKM.
Ditambah lagi, dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sektor kerja swasta dengan dalih penurunan omzet.
Politisi dari Partai NasDem yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Sulut, Stella Runtuwene angkat bicara.
Kepada wartawan, Runtuwene yang dipercayakan Fraksi NasDem duduk di Komisi III menyatakan, memang pertimbangan pemerintah untuk perpanjangan PPKM ini karena kondisi Covid benar benar lagi merajalela di Sulut.
“Tetapi pemerintah juga harus memikirkan masyarakat yang penghasilannya berkurang dan ada juga yang tidak ada pemasukan sama sekali,”ucap Runtuwene.
Lanjut Legislator Sulut dapil Minsel-Mitra ini, jika di tempat-tempat lain seperti di pulau Jawa ada kebijakan pemerintah daerah yang lansung cepat tangani permasalahan ini.
“Saya rasa ini harus segera di tanggapi karena dana Covid itukan langsung dari pusat dan ada dana tersendiri untuk penanganan, saya rasa juga pemerintah harus segera melakukan penanganan yang lebih cepat lagi agar masyarakat terbantukan dengan bantuan dan program pemerintah,”tegas adik dari Anggota DPR RI Felly Runtuwene.
Sedangkan mengenai bantuan, Stella Runtuwene Runtuwene mempertanyakan bantuan seperti apa yang bisa pemerintah berikan.
“Yang pasti bantuan secara langsung pada masyarakat. Kita bisa langsung data saja dan berikan bantuan secara langsung. Jika soal data, mestinya Dinas Sosial sudah ada data. Bantuan secara langsung lebih kena sasaran,”tandasnya. (mom)
