MANADO—Komisi II DPRD Sulut membidangi Perekonomian dan Keuangan seperti Komisi yang lainnya, Senin (14/10/2019) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja SKPD. Salah satunya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
RDP Komisi II bersama BKAD Pemprov Sulut
Terpantau dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II Cindy Wurangian, sangat teliti mengupas soal program dan serapan anggaran 2019 dan rencana program tahun 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Cindy Wurangian mengingatkan soal semangat penghematan anggaran yang harus dilakukan terlebih tahun 2020 ada agenda prioritas yakni Pilkada.
“Dari hasil pertemuan dengan Badan Keuangan dan Aset, Komisi II minta dokumen DPA terperinci. Kemudian, data dua tahun terakhir terkait program kegiatan. Di APBD 2020 akan ada pengurangan anggaran disetiap SKPD. besarannya tergantung pembahasan,”ucap Wurangian.
Wurangian menegaskan juga, Komisi II meminta data realisasi belanja Hibah dan Bansos sepanjang tahun 2019.
Hal yang sama juga diungkapkan Victor Mailangkay sebagai koordinator Komisi II, bahwa penghematan anggaran dalam pembahasan penyusunan APBD induk.
“Perbedaannya sangat jauh. pembahasan APBD induk menelan biaya 900 jutaan, sedangkan APBD perubahan hanya 100 jutaan padahal item-itemnya sama. Ini bisa dilakukan penghematan sampai 50 persen,”ujar Mailangkay.
Sedangkan Jems Tuuk anggota Komisi II mengkritisi anggaran
di Badan Keuangan yang tidak masuk akal terutama pengadaan ATK.
“Begini, APBD kita Rp 4 Triliun, Masakan untuk pembahasan APBD menelan Rp 2,3 Miliar. Ini tidak masuk nalar saya sebagai legislator,”papar Tuuk.
Kepala BKAD Sulut, Jeffry Korengkeng usai Rapat Dengar Pendapat mengakui semangat penghematan akan menjadi perhatian serius.
“Dalam menghadapi Pilkada memang setiap SKPD dilakukan penghematan dan BKAD akan menjadi percontohan,”ungkap Korengkeng.(27)
