Regulasi Dari Kemendagri Jadi Penentu Pilhut 35 Desa di Mitra

RATAHAN — Masa jabatan Hukum Tua (Kumtua) di 35 desa yang ada di Minahasa Tenggara (Mitra) akan segera berahir pada 2021 ini. Namun, proses pemilihan Kumtua (Pilhut) di 35 desa tersebut bakal dilakukan pada 2022 mendatang jika masih ada kendala.

Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menjadi salah satu alasan bakal ditundanya Pilhut tersebut. Kemudian sebagai instansi teknis, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mitra sementara menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan Pilhut.

Tekait anggaran Pilhut, Kepala Dinas (Kadis) PMD Mitra Arnold Mokosolang mengatakan tidak ada masalah. Karena ada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total 75 miliar yang digunakan untuk pembayaran Siltap, insentif hukum tua, perangkat desa dan BPD. Serta Sekdes non PNS yang nantinya diperkirakan bulan Maret April telah selesai proses seleksinya.

“Termasuk juga bisa untuk pembiayaan pelaksanaan Pilhut apabila dilaksanakan tahun ini. Namun mengingat saat ini lagi Pandemi Covid-19, bisa saja Pilhut dilaksanakan berbasis online dengan mekanisme e-voting. Kami juga harus pertimbangkan itu,” jelas Mokosolang.

“Oleh karena itu inti dari pelaksanaan Pilhut kali ini tinggal menunggu regulasi. Jika sudah ada regulasinya Pilhut akan segera dilaksanakan,” tambahnya. (RFS)

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020