Reses di Kembes, CNR Terima Keluhan Soal BPJS dan Infrastruktur

MANADO-Masa Reses I Tahun 2022, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Careiq N Runtu (CNR) menjemput aspirasi di Desa Kembes Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, Kamis (24/3/2022).

Careiq N Runtu reses di Desa Kembes Kecamatan Tombulu

Berada di Desa Kembes, CNR
menerima aspirasi tentang permasalahan BPJS, keluhan tentang Pilhut, pupuk serta kelangkaan minyak goreng yang mengakibatkan naiknya harga minyak goreng dipasaran.

Wakil Ketua Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) juga menerima aspirasi dari masyarakat terkait akses jalan Kembes II agar dapat diperhatikan oleh pemerintah.

CNR yang merupakan Politisi Golkar ini mengatakan, Reses merupakan kewajiban anggota DPRD Sulut guna berkomunikasi dengan masyarakat dan mendengarkan masukan ataupun pendapat dari masyarakat di dapil. Baginya, desa Kembes sudah tak asing karena sudah beberapa mengunjungi desa tersebut, sejak masih menjadi DPRD Minahasa.

“Saya personel Komisi IV yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Paling banyak mitra kerja bahkan instansi vertikal, semua perguruan tinggi di Sulut dan berkaitan dengan kesehatan dan lainnya. Saya datang bertatap muka untuk mendengar apa yang jadi harapan, masukan dari masyarakat Tombulu khususnya di Desa Kembes,” ucap CNR.

Anggota DPRD Sulut dapil Minahasa-Tomohon ini juga mengungkapkan soal keluhan masyarakat soal infrastruktur jalan.

“Tahun ini telah dianggarkan untuk jalan di Tombulu dengan anggaran 6 miliar. Luar biasa perhatian pemerintah Gubernur Pak Olly dan Wakil gubernur Pak Steven. Memang Kalau Bicara partai kita berbeda. Tapi karena ini tuntutan undang-undang, gubernur bersama DPRD, sehingga tugas bersama ini bisa berjalan bersama. Tentunya ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi dan juga pusat. Saya Apresiasi ODSK, komitemen melayani dan memberi kesejahteraan untuk rakyat Sulut,”tegas CNR.

Sedangkan mengenai keluhan
masyarakat soal BPJS dirinya menjelaskan bahwa BPJS khususnya di Minahasa mengalami pengurangan beban. Oleh karena itu, dirinya meminta agar aparat pemerintah desa tidak pandang bulu dalam hal pendataan.

“Jadi mengenai BPJS, di Minahasa ada pengurangan beban. Tapi yang verifikasi pemerintah desa. Dalam melakukan pendataan jangan pilih-pilih. Yang terima harus warga yang pantas. Jangan lihat dari warna. Tapi yang berhak harus diberikan. Ini kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk berikan pelayanan kesehatan bagi warga. Saya akan cek. Semua yang di provinsi, itu hasil pendataan dari desa-desa. Jadi perlu sinkronisasi dinkes dan dinsos. Sebab di situ sumbernya. Kami akan jadwalkan rapat bersama dengan kabupaten dan kota agar ada pemulihan, pembaharuan data. Kami temui ada yang sudah meninggal tapi masih didata dapat bantuan. Pemerintah desa wajib mengkontrol data masyarakat di daerah sendiri,” ungkapnya.

Hadir dalam reses tersebut, Ketua Golkar Kecamatan Tombulu, Ketua Golkar Pineleng, Hukum Tua, Sekretaris Desa Kebes, masyarakat Desa Kembes. (mom)