MANADO-Kantor DPRD Sulut di Kairagi didatangi ribuan buruh Nelayan Kota Manado, Senin (23/7/2018). Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Pajeko (ASNEKO) datang menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan-kebijakan Perikanan yang sangat merugikan para nelayan.
Salah satu yang disorot adalah PP No.24 tahun 2018 soal Aturan Perizinan Terintegrasi yang belum disosialisasikan ke daerah dan belum ada perangkat pendukung seperti Online Single Submission (OSS) juga tak berfungsi.
Dalam orasinya para nelayan meminta kebijakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Pasalnya, menurut PP 24 Gubernur berwenang mengeluarkan rekomendasi sementara perijinan Kapal Penangkap Ikan.
Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan ini diterima langsung oleh anggota DPRD Sulut Yongki Limen, Fanny Legoh.
Perwakilan nelayan sempat melakukan pembicaraan dan negosiasi dengan kedua Anggota Dewan ini untuk diteruskan ke Pihak yang berkompeten.
Para nelayan datang menyanpaikan aspirasi dengan membawa spanduk “Tegelamkan Susi, Nelayan Sejahtera” ikut mewarnai aksi ini.
Sementara itu, Fanny Legoh dari Komisi IV dan Yongki Limen dari Komisi III usai menerima aspirasi dari para nelayan Manado mengatakan, semua aspirasi yang mereka terima semuanya ditampung dan akan disampaikan ke pimpinan dewan. (mom)
