MANADO-Pembahasan APBD 2018 antara Komisi di DPRD Sulut dan mitra kerja SKPD hampir rampung. Namun sangat disayangkan hampir semua anggaran yang tertata di RKA setiap SKPD banyak yang tidak pro rakyat dan terkesan sebagian besar dipergunakan untuk pembelian ATK, Perjalanan dinas anggota dewan serta program yang kurang bersentuhan dengan masyarakat.
Bahkan terkesan anggaran yang tertata di APBD 2018 sekira Rp4 triliun hanya 30 persen pro rakyat.
Felly Runtuwene Ketua Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (RNK) selama pembahasan yang paling mengkritisi semua anggaran yang tertata dalam RKA setiap SKPD, khususnya menjadi mitra kerja di Komisi III membidangi Pembangunan.
Politisi dari dapil Mitra-Minsel ini membeberkan kejanggalan penataan anggaran di APBD 2018. Seperti di Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang diplototi habis-habisan oleh Runtuwene.
“Seperti anggaran Rp60 Miliar untuk pembangunan anjungan daerah di TMII. Sementara anggaran untuk pariwista hanya Rp 11 Miliar, bagaimana mau matching. Ini dibuktikan ketika para wisatawan datang ke daerah kita mereka sudah tidak mau datang lagi. Karena tidak didukung oleh sarana-parasana,”tegas Runtuwene.
Kepada wartawan, anggota DPRD Sulut dua periode ini dengan tegas membeberkan jika ada pengusaha Cina dalam satu tahun telah mensubsidi anggaran sebesar Rp 4 miliar, untuk mendatangnya para wisatawan dari cina, tapi tidak didukung dari sarana.
“Pengusaha Cina ini sudah menyampaikan ke Pemerintah Kota Manado dan Provinsi. Namun semua yang dibicarakan tidak direspon oleh pemerintah. Bahkan terkesan tutup mata,” tegas Runtuwe.
Lanjutnya, ada juga Pengusaha asal Indonesia Rusdi Kirana telah mensubsidi Rp 7 miliar untuk perlengkapan seperti pesawat untuk membantu masyarakat dan pemerintah.
” Seharusnya pemerintah jembut bola. Jangan hanya halou-halau tapi tidak serius. Jangan hanya panggil orang datang. Tapi pemerintah sendiri tidak serius mengembangkan pariwisata. Seperti Bali, Bandung dan Jokya,” kata Runtuwene.
Srikandi Partai Nasdem ini menegaskan juga, 10 program yang menjadi perioritas Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw belum menyentuh kepentingan rakyat. Misalnya untuk kesehatan memang banyak bantuan dari pusat, tapi pemerintah di daerah jangan mengekang anggaran, pariwisata Rp11 miliar, kesehatan Rp12, 7 miliar, pengentasan pangan Rp24 miliar diperuntukan untuk 15 kabupaten/Kota. “Banyangkan setiap daerah hanya mendapatkan sekira Rp1 Miliar lebih. Buat apa anggaran sekecil ini,” tambahnya.
Begitu juga anggaran untuk reformasi mental dan birokrasi sebesar Rp144 miliar, tapi anggaran ini diakui Runtuwene ada juga anggaran untuk belanja pegawai.
” Jadi bisa saya simpulkan dari anggaran Rp 4 Triliun hanya 30 persen untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Runtuwene juga menyorot soal Tenaga Harian Lepas (THL) bertambah cukup banyak. Bahkan sebagian besar anggaran dipergunakan untuk THL. “THL ini bekerja apa, jangan hanya untuk balas jasa. Atau ini modus untuk suksesi,” tutup Runtuwene. (mom)
.
