MANADO-Pembentukan Provinsi Nusa Utara terus digaungkan. Ini dibuktikan telah dibentuk Panitia yang diketuai oleh mantan Bupati Sangihe Winsulangi Salindeho yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sulut.
Kepada wartawan Salindeho membenarkan jika dirinya ditunjuk oleh warga Nusa Utara sebagai Ketua Panitia pembentukan Provinsi Nusa Utara.
“Saya sangat berharap 6 anggota DPRD Sulut harus mendukung Pembentukan Provinsi Nusa Utara yang sempat berhenti karena adanya moratorium. Nah sekarang ini kami angkat kembali sambil melengkapi semua persyaratan,”jelas Bu’ Winsu sapaan akrabnya.
Lanjut Salindeho, untuk pembentukan Kota Tahuna dan Kabupaten Talaud Selatan sudah beberapa tahun lalu dibahas. Nah, Panitia akan mencoba mencari tahu administrasinya sudah sampai dimana.
“Kami berharap Pak Eddyson Humiang yang sekarang ini menjabat sebagai Asisten I Pemprov Sulut dapat memberikan data soal perkembangan pembentukan Kota Tahuna dan Kabupaten Talaud Selatan,”ungkap Salindeho, sambil mengakui pembentukan Provinsi Nusa Utara harus ada 5 kabupaten.
Salindeho juga mengakui bahwa Senin (27/1/2020) di DPRD Sulut, khususnya anggota dewan dapil Nusa Utara telah membentuk Panitia Kecil yang diketuai anggota Dewan Deni Silangen, Wakil Ketua Sherly Tjangkulung, Bendahara Tonny Supit serta Sekretaris Ronald Sampel.
“Kami sangat berharap ada respon positif dari Pak Gubernur,”ucapnya.
Lanjut Salindeho, banyak alasan mengapa harus ada Provinsi Nusa Utara, karena daerahnya kepulauan, daerah perbatasan serta rawan Kamtibmas dan pelintas teroris serta Narkoba.
“Harapan warga Nusa Utara, pembentukan Provinsi ini bisa terbentuk,”tegasnya.
Dan sebagai langkah awal, Senin (27/1/2020) Panitia telah mengundang beberapa tokoh-tokoh berasal dari Nusa Utara melakukan pertemuan di DPRD Sulut untuk membahas pembentukan Provinsi Nusa Utara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Winsulangi Salindeho.
Sementara itu, anggota DPRD Sulut Ronald Sampel menyatakan dukungannya atas pembentukan Provinsi.
“Pembentukan Provinsi Nusa Utara sudah pernah diangkat cuma sempat terhenti karena ada moratorium. Saya berharap
Persyaratan yang diminta agar dapat terpenuhi,”ungkap Sampel. (mom)
