MANADO-Panitia Khusus (Pansus) yang dipercayakan membahas Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulut terus menseriusi pembahasan. Dan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih akurat, dipimpin oleh Ketua Pansus Boy Tumiwa melakukan kunjungan ke luar daerah dalam rangka studi komparatif ke DPRD Banten, Kamis (30/1/2020).
Salah satu anggota Pansus Melky J Pangemanan (MJP) menjelaskan hasil yang didapat oleh Pansus di DPRD Banten adalah mereka konsen terkait muatan lokal daerah dalam rangka penyusunan Tatib.
“Undang-undang/peraturan yang menjadi rujukan penyusunan Tatib antara lain : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PP 12 Tahun 2018 Tentang Tatib DPRD, PP Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah daerah,” jelas MJP.
Lanjut dia, terkait muatan lokal yang dimasukan dalam Tatib DPRD Banten sudah disetujui pihak Kemendagri.
“Diantaranya pemasukan Item dari Aspirasi, Sosialisasi Perda, Pemasukan klausul Pembahasan Anggaran dimintakan Konsultasi ke Komisi-komisi untuk mendapatkan rekomendasi sebelum ditetapkan di Banggar, hak anggota DPRD untuk memanggil BAPPEDA dalam rangka memasukan pokok-pokok pikiran pimpinan dan Anggota DPRD, penyesuaian hak-hak keuangan berdasarkan PP 18 Tahun 2019, baik tunjangan perumahan dan transportasi serta penyusunan jadwal kerja/kunjungan kerja baik ke pusat dan ke daerah,” tegas MJP, sambil menambahkan jika angka-angka ditetapkan misalnya, setiap anggota diberikan kesempatan 2 kali dalam 1 bulan untuk konsultasi ke pusat, ke daerah 10 kali.
Sementara itu, Pansus Tatib memilih DPRD Banten sebagai lokasi studi komparasi, MJP mengakui jika Tatib milik DPRD Banten telah mendapat persetujuan Kemendagri.
“Tatib DPRD Provinsi Banten telah selesai pembahasan sejak 22 November 2019 di Pansus dan sudah dievaluasi juga di Kemendagri akhir tahun 2019. Jika tidak ada halangan akan mereka bahas kembali di Banmus Februari untuk diparipurnakan Februari 2020 nanti,” ujarnya. (mom)
