MANADO-Ada hal menarik yang terungkap dalam pembahasan LKPJ Gubernur 2019 antara Pansus dan SKPD. Khususnya pembahasan Pansus dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulut.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu anggota Pansus Febian Kaloh mempertanyakan soal kepengurusan PUSKUD di Sulut.
Dari penjelasan Kadis Koperasi dan UKM, Ronald Sorongan menyatakan, dengan tegas bahwa tidak ada pengurus PUSKUD yang sah.
“Untuk sekarang ini ada dualisme pengurus Puskud. Sehingga pemerintah menilai tidak ada pengurus Puskud yang sah. Ibarat parpol, untuk memilih pengurus DPP, harusnya ada rapat di ranting-ranting dan tahapan selanjutnya,”tegas Sorongan. (mom)
