Sulut Genggam Penghargaan Program KB, Pemprov Genjot Mitra Pertahankan

Wakil Gubermur Sulawesi Utara Menghadiri dan membuka secara reami Rapat Kerja Daerah( Rakerda ) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2017 bertempat di perkebunan Lamet Desa Rasi kabupaten Minahasa Tenggara Selasa (16/05 ) kemarin
SERIUS: Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat sambutan membuka secara Rakerda program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga 2017 di perkebunan Lamet Desa Rasi Mitra, Selasa (16/5/2017 ) (foto:humaspemprov)

MITRA– Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menjelaskan penghargaan tingkat nasional dalam program Keluarga Berencana (KB) harus dipertahankan dan tingkatkan.

Sudah tiga dekade Sulut dapat penghargaan di tingkat Nasional dalam program KB,”kata Kandouw membuka secara reami Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2017 di perkebunan Lamet Desa Rasi Minahasa Tenggara (Mitra), Selasa (16/5/2017).

Kandouw menambahkan, pertumbahan ekonomi di Mitra sangat cepat dibandingkan dengan 2 (dua) tahun lalu. Sarana dan prasarana infrastruktur maju pesat contohnya semua jalan di Mitra sampai lorong-lorong sudah bagus.

“Saya mengapresiasi kepada Bupati James Sumendap karena pembangunan yang diatas rata-rata di Sulut,”beber Wagub.

Hadir dalam kegiatan, Ketua TP-PKK Sulut Ir Rita Dondokambey Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS, serta pejabat lingkup Pemprov.

Sementara itu Bupati Mitra James Sumendap mengatakan, untuk kampung KB di Mitra paling cepat, artinya setiap kecamatan satu kampung KB.

“Saya minta bapak Wagub memprioritaskan di 12 kecamatan dan angka kelahiran keluarga sudah tidak lebih tiga anak ada istilah dua anak cukup. Kami berharap juga bisa ditambah insentif untuk petugas petugas di lapangan,”jelas Sumendap.

Diketahui, kegiatan tersebut mengambil tema “Dengan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga kita tingkatkan kualitas sumberdaya manusia di Mitra yang memiliki karakter bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia”.

(srikandi/hm)