Terungkap Dalam RDP Komisi 4 dan Dikda, Ada Sekolah Serta Guru Belum Paham IKM

MANADO-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (6/2/2023) banyak hal penting yang dibahas selain anggaran dan program kerja di Dikda tahun 2023.

Salah satunya yang diseriusi oleh Ketua Komisi 4 Vonny Paat dan anggota komisi yaitu terkait implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di Sulawesi Utara.

Karena dari hasil kunjungan di lapangan atau beberapa sekolah, ternyata sebagian besar belum memahami implementasi Kurikulum Merdeka oleh sekolah-sekolah, bahkan guru dan siswa. 

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian, dari hasil temuan Komisi 4 ketika berkunjung di salah satu sekolah di wilayah Bolmong. Ternyata ada sekolah yang tidak tahu dan belum menerapkan IKM.

“Ketika kami tanya pada siswa apa yang dipelajari dari IKM, mereka menjelaskan soal jejak karbon. Namun mirisnya, ketika kami bertanya pada guru apa itu jejak karbon, mereka tidak bisa menjawab. Bayangkan guru saja tidak tahu apalagi siswa,”papar Politisi Golkar ini.

Berdasarkan temuan ini, Cindy meminta Dikda untuk memperhatikan hal tersebut.

“Ini kami ingatkan. Jangan sampai terjadi sekolah-sekolah yang sudah melabel IKM tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan IKM tersebut,” tegas Wurangian.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi 4 Vonny Paat juga menyampaikan dari hasil turun lapangan, masih ada sekolah
masih menerapkan kurikulum 13 karena minimnya sosialisasi IKM.

“ Dalam rapat ini kami meminta penjelasan, apakah IKM ini harus diterapkan di sekolah-sekolah, dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah,”ucap Paat.

Sementara itu, Kadis Dikda Provinsi Sulut Grace Punuh memberikan penjelasan kepada bahwa saat ini ada sekolah yang memakai dua kurikulum, IKM dan kurikulum 13. 

Contohnya, ada sekolah yang menerapkan IKM 1, yang menerapkan dua kurikulum. IKM dan kurikulum 13.

” Nantinya akan berubah menjadi IKM 2 mandiri berbagi. IKM ini sudah diterapkan saat covid, ada sekolah yang sudah siap bisa menerapkan. Tapi belum wajib,” papar Punuh, sambil mengakui di Bolmong masih kurang sekolah yang menerapkan IKM.(mom)