Terungkap di RDP Komisi 4 dan Dinas Pariwisata, Kunjungan Wisatawan ke Sulut Meningkat, Anggaran Pemeliharaan Destinasi Wisata Minim

MANADO-Komisi 4 DPRD Sulut memanggil Dinas Pariwisata Provinsi Sulut dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP), selasa (30/8/2022).

RDP Komisi 4 dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulut.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 Vonny Paat berlangsung alot. Pasalnya, Komisi 4 mempertanyakan soal program kerja dan realisasi anggaran di 1 semester di tahun anggaran 2022.

Ini dibuktikan, Ketua Komisi 4 Vonny Paat mempertanyakan soal Pendapatan Asli Daearah dan realisasinya, juga DAK dan PEN.

“RDP kali ini, Komisi 4 ingin mengetahui apakah ada DAK, PEN dan besaran PAD serta realisasinya. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagi kami kemudian bisa memintakan tambahan anggaran atau tidak saat pembahasan banggar nanti,” ungkap Paat.

Dihapan Komisi 4 yang hadir, Kadis Pariwisata Henry Kaitjily menjelaskan untuk DAK itu ada di Kabupaten/Kota, walaupun belum semua yang dapat karena tidak ada master plan dan kesiapan SDM.

Untuk dana PEN Rp3,1 Miliar di tahun 2021 untuk Bukit Kasih dan Sumaro Endo sedangkan PAD yang ditetapkan sebesar Rp1,5 Miliar.

“Jadi dari Rp1,5 Miliar hanya kurang lebih 15 persen yang dikembalikan dalam bentuk anggaran pemeliharaan Rp100 hingga Rp150 juta, sementara kebutuhan untuk pemeliharaan bahkan pengembangkan besar. Kami berharap adanya dukungan anggaran dalam hal ini, sambil terus memacu PAD dari objek wisata,”papar Kaitjily.

Pada kesempatan itu, Katjili menjelaskan juga bahwa pihaknya akan selalu bersinergi dengan Kabuaten/Kota bahkan mendorong agar kemajuan dibidang Pariwisata dapat bergerak bersama.

Mendengar penjelasan dari Dinas Pariwisata, Ketua Komisi 4 Vonny Paat yang masuk dalam dalam banggar menyatakan akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dinas terkait dengan anggaran pemeliharaan yang minim.

“Kami juga meminta agar Dispar dapat mengembangkan objek wisata lain, terlebih yang pernah mendapatkan anggaran dari DAK seperti
tasik oki,”ucapnya, sambil menyatakan destinasi yang layak untuk dikembangkan juga harus jadi perhatian kalau tidak bisa di serahkan pengelolaan kepada pihak swasta,” ujar Paat. (mom)